Jateng

1.024 KK di Semarang Masuk Warga Miskin Ekstrem, Dinsos Targetkan Tahun Ini Zero

×

1.024 KK di Semarang Masuk Warga Miskin Ekstrem, Dinsos Targetkan Tahun Ini Zero

Sebarkan artikel ini
1.024 KK di Semarang Masuk Warga Miskin Ekstrem, Dinsos Targetkan Tahun Ini Zero
Kadinsos Kota Semarang, Heroe Soekendar. (Ellya/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Kemiskinan ekstrem masih menjadi persoalan ibu kota Jawa Tengah yang perlu Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang entaskan.

Data Dinas Sosial Kota Semarang, masih ada 1.024 kartu keluarga (KK) yang masuk dalam kategori miskin ekstrem dengan jumlah total 5.519 orang.

Dinas Sosial Kota Semarang menargetkan dapat menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi zero pada 2025.

Kadinsos Kota Semarang, Heroe Soekendar menyampaikan, kemiskinan ekstrem mayoritas berada di wilayah yang padat penduduk. Di antaranya di Kecamatan Semarang Utara, Tembalang, dan Pedurungan. Sementara, ada satu wilayah yang zero kemisikinan ekstrem yakni Kecamatan Tugu.

BACA JUGA: Video Libur Panjang, Puluhan Ribu Wisatawan Kunjungi Sam Poo Kong Semarang

Kota Semarang sempat sudah berada di angka zero kemiskinan ekstrem pada 2023 lalu. Namun, seiring berjalan waktu, data pun mengalami perubahan.

“Setiap tahun ada data baru, ada beberapa penyebab masyarakat masuk miskin ekstrem di Semarang. Misalnya, mereka disabilitas tidak bekerja, lansia yang tidak produktif, PHK (pemutusan hubungan kerja). Jadi, banyak penyebabnya. Mudah-mudahan tahun ini bisa zero,” papar Heroe.

Heroe mengatakan, Dinsos tengah melakukan verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan ekstrem, terutama warga yang masuk kategori disabilitas. Verval ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan mereka.

“Misalnya, warga kami masuk kemiskinan ekstrem tapi disabiliras. Kira-kira apa yang mereka butuhkan. Apakah alat bantu disabilitas atau bantuan untuk wirausaha,” jelasnya.

Proses verval ditargetkan rampung pada Januari ini. Selanjutnya, pibaknya akan melakukan intervensi mulai Februari mendatang. Intervensi tidak hanya oleh Dinas Sosial saja melainkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) turut bergerak.

“Intervensi pertama permakanan. Kemudian, Dinas Perumahan dan Permukiman terkait perumahan. Dari Disdalduk KB, ada kebutuhan mereka untuk program KB. Dinas Kesehatan terkait stunting, apakah di kelaurga ada yg stunting. Dinas Sosial akan melakukan verval terkait kebutuhan apa saja,” urainya. (*)

Editor: Elly Amaliyah

Simak berbagai berita dan artikel pilihan beritajateng.tv dengan bergabung ke saluran kami.

Gabung Channel WhatsApp