SEMARANG, beritajateng.tv – Memasuki tahun ke-78, profesionalitas yang mencakup pelatihan dan sertifikasi, tak luput menjadi PR Pemerintah di Hari Guru Nasional 2023.
Kendati ‘Guru Penggerak’ telah digagas dalam Kurikulum Merdeka Belajar, namun program itu belum dapat menjamin profesionalitas guru secara keseluruhan.
Hal itu terungkap oleh Ketua Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Provinsi Jawa Tengah, Muh Zen saat ditemui usai Rapat Paripurna di Gedung Berlian, Kota Semarang, Jum’at 24 November 2023 sore.
“Belum seluruh guru baik guru negeri maupun swasta di sekolah atau di madrasah yang sudah mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan oleh Pemerintah melalui Guru Penggerak,” terang Zen.
Pihaknya juga menyebut sertifikasi hingga inpassing guru masih menjadi problem secara nasional. Ia membeberkan lebih dari 51 persen guru madrasah di Jawa Tengah belum tersertifikasi.
BACA JUGA: Hari Guru Nasional, Dinas Pendidikan Kota Semarang Ajak Pendidik Jadi Orang Tua Kedua
“Padahal amanat Undang-Undang itu menyatakan guru dan dosen (sertifikasinya) 10 tahun sudah selesai, tapi sampai sekarang belum selesai itu. Termasuk inpassing, penyesuaian gaji guru swasta sebagaimana gaji yang guru-guru negeri terima,” sambungnya.
Kritisi PPPK yang hingga kini belum mencapai titik temu
PPPK untuk guru non ASN guna meningkatkan kesejahteraan dan profesionalitas guru pun, bagi Zen, implementasinya masih carut marut antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.
“Mas Nadiem ini sudah sering menyampaikan kalau guru-guru akan di PPPK semua, khususnya guru-guru non ASN. Faktanya sampai detik ini belum banyak,” akunya.
Sosok yang menjabat sebagai anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng itu pun mengungkap hanya 30 persen guru non ASN yang terangkat menjadi PPPK.
“Baru sekitar 1/3 dari total 1,9 juta guru non ASN, artinya masih ada sekitar 1,2 juta yang belum PPPK. Itu yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang di bawah Kementerian Agama malah nyaris belum sama sekali,” bebernya.
Terkait hal itu, pihaknya menegaskan tak boleh ada pembeda antara guru sekolah negeri, swasta, maupun guru madrasah.
BACA JUGA: Peringati Hari Guru 25 November 2023 dengan Kata-kata Mutiara Berikut ini, Lengkap dengan Maknanya
“Jangan sampai ada dikotomi antara sekolah dan madrasah, jadi ketika ada pembukaan PPPK mestinya harus mendapatkan prioritas dari negara,” lanjutnya.
Permintaan guru menjadi PPPK
Lebih lanjut, Zen membeberkan masih banyaknya guru di Jawa Tengah yang belum sejahtera. Utamanya guru-guru di tingkat TK hingga SMP.
“Kalau yang SMA di Jateng mungkin sudah bagus, tetapi mereka meminta diangkat menjadi PPPK. Masih banyak guru yang mendapat gaji di bawah UMR, bahkan ada yang gajinya hanya Rp 300 ribu sampai Rp 800 ribu,” paparnya.
Ia pun meminta Pemerintah agar tidak menunda-nunda pengangkatan guru menjadi PPPK.
“Pemerintah saat membuat kebijakan itu jangan terlalu lama, kalau sudah komitmen untuk mengangkat guru honorer ke PPPK ya mestinya harus segera diangkat,” tandasnya.(*)
Editor: Farah Nazila
