SEMARANG, beritajateng.tv – Ratusan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Tengah menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Senin, 22 Juni 2026. Sekitar pukul 15.30 WIB massa aksi mulai memenuhi sekitar Jalan Pahlawan, Kota Semarang.
Dalam aksi tersebut, terdapat satu peserta aksi yang mengenakan kostum pocong sebagai simbol protes terhadap kondisi demokrasi, supremasi hukum, dan kebijakan pemerintah yang ternilai bermasalah.
Koordinator Aksi PMII Jawa Tengah, Andre Bahtiyar, mengatakan penggunaan kostum pocong merupakan bentuk sindiran atau sarkasme terhadap kondisi kepemimpinan dan penegakan hukum di Indonesia saat ini.
“Simbolis sarkas bahwa nurani para pemimpin kita hari ini, baik di level eksekutif, legislatif maupun aparat penegak hukum, sedang mati. Simbol pocong itu kan simbol kematian,” ujar Andre kepada beritajateng.tv di sela aksi.
BACA JUGA: Sebut Dapur MBG Milik Polisi hingga Parpol, PMII Semarang Desak Prabowo Hentikan Semua Program Prioritas
Menurut Andre, simbol tersebut sekaligus menggambarkan kekhawatiran mahasiswa terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.
“Sebagai simbol bahwa demokrasi di negara kita sudah mati. Harapan kami tentu aspirasi ini terespons dengan baik oleh pemerintah,” katanya.
PMII juga menyoroti isu supremasi hukum yang teranggap semakin melemah. Andre menilai masih banyak masyarakat yang mengalami kriminalisasi maupun tindakan kekerasan oleh aparat.
“Kita menyuarakan tuntutan karena banyak saudara-saudara kita yang dikriminalisasi dan menjadi korban kekerasan aparat,” katanya.
Selain sebagai simbol kritik, kostum pocong juga disebut menjadi bentuk penghormatan kepada sejumlah korban yang meninggal dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah pada tahun sebelumnya.
Tuntutan Evaluasi MBG-Naiknya Harga BBM
Dalam aksi tersebut, PMII Jawa Tengah membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, hukum, hingga tata kelola pemerintahan.
Andre menyebut isu pertama yang jadi sorotan adalah rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ternilai akan semakin membebani masyarakat.
Selain itu, PMII juga menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah yang di sebut telah menyentuh angka Rp17.800 per dolar AS.
“Kita merasakan bersama soal isu kenaikan BBM dan nilai tukar rupiah yang semakin melemah,” ujarnya.
Salah satu isu yang mendapat sorotan khusus dalam aksi tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). PMII Jawa Tengah meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang Badan Gizi Nasional (BGN) kelola.
Menurut Andre, program MBG tetap bisa berlanjut karena merupakan bagian dari janji politik pemerintah. Namun, evaluasi ternilai penting menyusul munculnya kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pihak.
“Kami memberikan saran untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan MBG. Jangan sampai program ini di jadikan ajang memperkaya kelompok tertentu,” ujarnya.
PMII juga mengusulkan agar pelaksanaan MBG dilakukan dengan skala prioritas, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah yang benar-benar membutuhkan.
Tolak UU TNI dan Polri
Tuntutan berikutnya berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI. PMII menilai proses pembahasan kedua regulasi tersebut berlangsung cepat, sementara Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang telah lama diusulkan belum kunjung disahkan.
“RUU Perampasan Aset bertahun-tahun tidak disahkan, sementara UU Polri digodok dalam waktu singkat dan langsung disahkan. Ini sangat kontraproduktif,” kata Andre.
PMII Jawa Tengah juga mengkritik perluasan peran aparat keamanan di ruang sipil. Menurut Andre, kondisi tersebut berpotensi menggerus semangat reformasi yang selama ini memisahkan fungsi sipil dan militer.
“Kami kritisi bagaimana aparatur negara TNI dan Polri bisa masuk di ruang sipil. Ini mencemari amanah reformasi,” tegasnya.
Ia menilai keterlibatan aparat aktif dalam berbagai sektor sipil dapat menimbulkan risiko munculnya kembali praktik-praktik militerisme dalam kehidupan masyarakat.
BACA JUGA: Sudah Tiga Demo di Kantor Gubernur Jateng dalam Sepekan, Massa Aksi Serukan “Di Mana Ahmad Luthfi?”
Aksi tersebut sempat terwarnai aksi bakar ban dan banner di depan gerbang. Setelah api berhasil terpadamkan, pihak PMII Jateng bernegosiasi agar bisa masuk ke dalam lingkungan Kantor Gubernur untuk menyampaikan aspirasi dan diskusi.
Sekitar pukul 18.10 WIB, massa aksi akhirnya membacakan kembali tuntutan yang disuarakan dihadapan perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yakni, Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Iwanuddin Iskandar. (*)
Editor: Farah Nazila
