SEMARANG, beritajateng.tv – Penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang diundur menjadi 8 Desember 2025 memantik kritik aliansi buruh di Jawa Tengah.
Diketahui, rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur penetapan UMP dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) Jawa Tengah 2026 akan ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2025.
Sementara, untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) akan ditetapkan pada 15 Desember 2025.
Koordinator Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT), Aulia Hakim, menilai mundurnya penetapan UMP dan UMSP itu terjadi karena adanya kekosongan regulasi.
“Mengapa molor? Saat ini memang sedang terjadi kekosongan regulasi pengupahan pascaputusan MK 168 tahun 2023. Sampai saat ini terakit pengupahan kan belum selesai ya,” ujar Aulia saat beritajateng.tv hubungi via WhatsApp, Minggu, 23 November 2025.
Aulia menilai, kekosongan regulasi upah pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 membuat proses penetapan UMP Jawa Tengah rawan tarik ulur antara buruh dan pengusaha.
BACA JUGA: UMP dan UMSP Jateng 2026 Rencananya Penetapan 8 Desember 2025
“Sehingga plus minus bagi kita sebenarnya terkait dengan konsep yang harus kami buat ya. Ini kan dari pemerintah selalu mengatakan menunggu regulasi,” ucapnya.
Ia menyebut ketidakpastian itu memaksa buruh menyiapkan beberapa skema usulan upah.
“Ini kita mau pakai regulasi mana saja? Sehingga kita harus menyiapkan konsep plan A, plan B-nya. Tetapi pada prinsipnya kalau pemerintah fair sebenarnya bisa mengacu kepada putusan MK 168 terkait upah,” lanjutnya.
Aulia menilai, pembahasan regulasi yang berlarut-larut justru membuka ruang negosiasi yang tidak sehat.
“Sehingga kalaupun ini terlalu lama, kami khawatir ini menjadi sebuah peluang antara buruh dengan pengusaha ini semakin tarik ulur,” ujar Aulia.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta pemerintah tak menunda penetapan aturan teknis pengupahan.
“Jangan terlalu lamalah, kalau pemerintah mau serius membuat regulasi itu ya ambil saja dari putusan 168. Sebenarnya begitu saja, sih,” tegasnya.
Aliansi buruh dorong UMP Jateng berbasis KHL penuh
Menanggapi pernyataan Pemprov Jawa Tengah yang belum bisa memastikan apakah upah minimum 2026 khususnya Kota Semarang dapat mencapai kisaran Rp4 jutaan, Aulia menegaskan pemerintah daerah seharusnya memahami kondisi riil upah di wilayahnya.
Ia menekankan bahwa putusan MK 168 mewajibkan pemerintah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar penetapan upah.
“Mengacu MK 168 itu mempertimbangkan KHL, kebutuhan hidup layak. Ini yang menjadi penting ya. Kalau kita mau memangkas disparitas memang butuh tahapan,” kata Aulia.
Menurutnya, usulan buruh terkait UMP 2026 dibuat sebagai langkah terobosan agar upah di Jawa Tengah dapat mengejar nilai KHL.
“Tetapi setidaknya konsep UMP yang kami buat untuk sebagai usulan terobosan itu bisa jadi pertimbangan. Untuk apa? Untuk mengejar KHL itu,” ucapnya.
Data Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2024 yang digunakan dalam penetapan UMP 2025, kata Aulia, menunjukkan KHL Jawa Tengah berada di angka Rp2,8 juta. Namun, penetapan upah justru masih jauh di bawahnya.
BACA JUGA: Dua Pekan Jelang Penetapan UMP Jateng, Dinas Nakertrans Soal Kenaikan 10 Persen: Belum Tahu
“Dari data kementerian tahun 2024 yang dipakai pemerintah pada saat menetapkan upah tahun 2025, KHL di Jawa Tengah ini Rp2,8 juta. Tetapi ditetapkan pada tahun 2025 itu hanya Rp2,1 juta untuk Banjarnegara,” tuturnya.
Ia menyebut, hanya dua kabupaten/kota di Jawa Tengah yang sudah mencapai nilai KHL berdasarkan perhitungan buruh.
“Artinya setelah kami hitung hanya ada dua kabupaten kota yang sudah KHL dan yang dua lainnya itu belum KHL,” paparnya.
Aulia menegaskan perlunya komitmen pemerintah provinsi untuk mendorong pencapaian KHL penuh sebelum penyusunan kebijakan upah berkelanjutan.
“Kalau menurut kami harus ada goodwill dari Pemprov Jawa Tengah untuk mendorong ini kepada KHL di Jawa Tengah. KHL-kan dululah 100%,” kata dia.
Ia menyebut, konsep yang buruh ajukan bukan semata tuntutan, namun langkah perbaikan struktural agar upah di Jawa Tengah tidak terus tertinggal.
“Kalau kami menyampaikan konsep itu sebenarnya kan terobosan ya, agar KHL ini bisa tercapai di Jawa Tengah,” pungkasnya.
Pemprov Jawa Tengah belum bisa tetapkan UMP
Sebelumnya, Pemprov Jawa Tengah belum bisa menetapkan UMP. Meski begitu, Pemprov Jawa Tengah menjalin komunikasi dengan serikat buruh, pengusaha, dewan pengupahan dan Satgas PHK Provinsi.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, mengaku masih menunggu regulasi.
“Kami masih menunggu PP tersebut turun. Nanti sebagai landasan dasar untuk penetapan upah minimum. Isi RPP itu finalnya nanti seperti apa, itu yang kita tunggu sebagai landasan untuk membahas upah minimum 2026,” ujar Aziz dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 November 2025.
Saat ini, langkah yang Pemprov Jawa Tengah lakukan yakni menjalin komunikasi dengan serikat buruh atau pekerja, pengusaha, dewan pengupahan, dan Satgas PHK Provinsi. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
