SEMARANG, beritajateng.tv – Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Tengah memastikan persoalan administrasi pencairan dana yang sempat menghambat operasional sekitar 400 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terselesaikan.
BGN menyebut seluruh dapur yang sebelumnya terkendala proses administrasi kini sudah kembali beroperasi. Saat ini, fokus pembenahan bergeser pada ratusan SPPG yang masih menjalani perbaikan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, menegaskan persoalan yang sempat muncul bukan karena dana operasional tidak cair, melainkan proses administrasi pencairan yang membutuhkan waktu.
“Itu sudah ԁiselesaikan. Jadi dana ini sebenarnya bukan hambatan, tetapi proses pencairannya ini kemudian membutuhkan waktu dan itu sudah teratasi. Jadi sudah bisa beroperasional kembali,” ujar Reza usai menghadiri Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku MBG di Jawa Tengah yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat, 12 Juni 2026.
BACA JUGA: Respons Keluhan Ortu, BGN Jateng Bakal Suspend Dapur MBG yang Samakan Menu Balita dan Anak Sekolah
Sebelumnya, sejumlah dapur MBG di Jawa Tengah sempat menghentikan operasional sementara akibat persoalan pencairan dana.
Beberapa kasus mencuat ke publik, termasuk penghentian layanan di Kabupaten Magelang dan Kota Semarang. Namun, Reza memastikan persoalan tersebut kini tidak lagi menjadi kendala.
“Tadi sekitar 400 [SPPG berhenti sementara] itu sudah ԁisampaikan, hanya itu sudah terselesaikan. Bukan tidak cair karena apa, tetapi memang menunggu proses administrasi. Karena kan butuh waktu pasti ya dan itu sudah ԁiselesaikan,” imbuh Reza.
BGN Sebut Keterlambatan Pencairan Dana MBG Sudah Pernah Terjadi Sebelumnya
Reza mengungkap, keterlambatan administrasi pencairan dana bukan pertama kali terjadi dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, beberapa dapur MBG sebelumnya juga pernah mengalami keterlambatan serupa. Namun, persoalan tersebut umumnya bisa segera terselesaikan setelah proses administrasi ԁilengkapi.
“Selama ini yang sudah terjadi, beberapa memang kadang-kala terlambat tetapi sudah langsung ԁiselesaikan,” terangnya.
Ia menjelaskan, pencairan dana operasional SPPG bergantung pada laporan penggunaan anggaran yang harus pengelola sampaikan secara berkala.
Apabila laporan tersebut belum masuk, proses pengisian kembali dana operasional tidak dapat berjalan.
“Mungkin kadang-kadang si kepala SPPG ini tidak melaporkan jumlah sisa dananya berapa. Itu kan harus ԁilaporkan. Kalau tidak terlaporkan ya berarti nanti tidak bisa terisi kembali kan seperti itu,” papar Reza.
Separuh dari 386 SPPG yang Disuspensi Sudah Laporkan Perbaikan IPAL
Di luar persoalan administrasi dana, BGN masih terus memantau ratusan dapur MBG yang sebelumnya ԁihentikan sementara akibat belum memenuhi standar fasilitas IPAL.
Reza mengatakan, jumlah SPPG yang sempat terkena suspensi karena persoalan IPAL mencapai 386 unit di seluruh Jawa Tengah. Namun, sebagian besar saat ini sudah mulai menyampaikan laporan perbaikan kepada BGN.
“Ini karena suspen IPAL ya. IPAL tadi awal Jawa Tengah sudah ԁisampaikan Bapak Wakil Gubernur 386,” ujarnya.
Menurut keterangannya, sekitar separuh dari jumlah tersebut telah berproses memenuhi ketentuan yang pemerintah tetapkan. Dengan perkembangan tersebut, jumlah SPPG yang masih harus menyelesaikan kewajiban pelaporan dan pembenahan IPAL kini jauh berkurang.
BACA JUGA: Chef Arnold Buka Suara soal Keterlibatan dalam Juknis MBG: Cuma Masukan buat MBG
“Dan itu sudah beranjak melaporkan perbaikannya mungkin sekitar separuhnya. Tinggal 100 sekian mungkin yang sekarang harus melaporkan IPAL-nya itu dalam kondisi yang baik,” jelas Reza.
Lebih jauh, Reza menegaskan saat ini tidak ada lagi dapur MBG di Jawa Tengah yang berhenti beroperasi akibat persoalan pencairan dana. Seluruh SPPG yang sebelumnya terdampak keterlambatan administrasi telah kembali menjalankan pelayanan kepada penerima manfaat.
Ia berharap pengelola SPPG dapat lebih ԁisiplin dalam menyampaikan laporan administrasi agar persoalan serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
Sementara itu, BGN bersama pemerintah daerah masih terus mengawal percepatan perbaikan fasilitas IPAL pada ratusan dapur MBG yang tersisa agar seluruh SPPG di Jawa Tengah dapat kembali beroperasi penuh. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
