SEMARANG, beritajateng.tv – Kasus Wadas masih belum beres, dari pendirian tambang hingga pembangunan Bendungan Bener di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Sebagai Gubernur Jateng, alih-alih memperjuangkan aspirasi rakyat, di Wadas Ganjar malah sekadar menjadi penengah dalam kasus tersebut.
Merespons hal tersebut, pengamat politik dan pemerintahan Nur Hidayat Sardini (NHS) berdialog dengan Iwan “Penthol” Fatoni, aktivis Fron Rakyat Indonesia Solidaritas Wadas. Dialog itu tersiar di kanal YouTube Nur Hidayat Sardini pada Rabu, 26 Juli 2023.
NHS pun langsung menanyakan terkait kasus Wadas yang menyangkut Ganjar Pranowo menjelang Pemilu 2024 di mana Ganjar maju sebagai calon presiden. Iwan lantas menuturkan pangkal dari kasus tersebut ialah lantaran Ganjar tidak mendengar suara dari rakyat Wadas.
“Gubernurnya salahnya dia tidak pernah mendengar aspirasi rakyat berkaitan dengan konsep otonomi daerah,” ujar Iwan.
“Kemudian intervensinya begitu kuat dan ekonomi politiknya itu terus berjalan hingga pusat sampai daerah. Daerah hanya memfasilitasi saja, programnya semua dari nasional,” imbuhnya.
Padahal, menurut Iwan, apabila Ganjar mendengar suara rakyat, ia akan memperoleh keuntungan yang berifat politis. Apalagi, ia tengah mencalonkan diri untuk maju sebagai Presiden pada Pemilu 2024.
“Kalau dia mendengar aspiratif masyarakat, maka secara politis kan ada satu keuntungan-keuntungan bagi gubernur, ya. Kan kalau dia memang mendengar apa keinginan rakyat riilnya,” ungkap Iwan.
NHS lantas menyinggung soal turunnya Ganjar langsung ke masyarakat Wadas. Namun, ia menyebut Ganjar malah bertindak sebagai penengah, bukan pengambil keputusan.
“Jadi dia hanya menjadi moderator, dia berlagak sebagai penengah. Padahal dia juga kepala daerah atau pejabat yang ditempatkan daerah,” jelas NHS.
Ganjar semata-mata fasilitator rezim untuk memperlancar kepentingan pada kasus Wadas
Iwan pun mengiyakan perkataan NHS, dan sekali lagi menekankan bahwa Ganjar semestinya mendengar aspirasi rakyat dalam kasus Wadas, meski kenyataannya nihil.
“Dia aspeknya adalah memoderasi bukan mencari aspirasi. Apa toh sebenarnya keinginan rakyat, apa toh (alasan) kenapa kau menolak. Sebetulnya kalau gubernur sadar dia sebagai kepala daerah, maka dia mendengar apa sebenarnya kepentinganmu (rakyat) menolak, (karena) dia butuh rasionalisasinya,” kata Iwan.
Lebih lanjut, Iwan mnegaskan bahwa Ganjar tidak berperan sebagai pengambil keputusan, melainkan seorang fasilitator dari rezim nasional yang memperlancar kebijakan-kebijakan.
“(Ganjar bertindak sebagai) pejabat yang ditempatkan di daerah untuk mempermulus segala macam kebijakan-kebijakan. Dia hanya sebagai fasilitator dari rezim nasional untuk mencari siapa-siapa saja yang bersepakat dengan mereka,” tegas Iwan.
Bersepakat dengan Iwan, NHS pun menimpali dengan jawaban serupa, bahwa Ganjar hanyalah seorang “agen nasional”.
“Dia hanya sebagai agen dari nasional,” ucap NHS.
Sementara itu, selama kasus Wadas ini berlangsung, Ganjar hanya beberapa kali turun ke sana. Pada kunjungannya yang akhir-akhir pun masyarakat Wadas masih menolak dengan memasang sejumlah spanduk penolakan.
Namun sayangnya, Satpol PP dan kepolisian mencopot paksa spanduk-spanduk itu karena mereka anggap provokatif. Itu menunjukkan bahwa Ganjar memang tidak betul-betul mendengar aspirasi rakyat.
“(Ganjar) sudah turun 3-4 kali, tapi terus diecukein masyarakat. Dia sudah seharusnya mendengarkan asprirasi dari rakyat,” tandas Iwan. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
