Namun, Ronny mengaku belum melihat hasil signifikan dari pelaksanaan BOP RT Rp25 Juta tahun sebelumnya.
“Apakah masyarakat membuat sebuah program yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat? Tidak. Atau mungkin digunakan untuk budidaya apa, tidak kelihatan. Hanya untuk senang-senang, hanya untuk seremoni,” ujarnya.
Selain persoalan manfaat, Ronny juga menyebut pelaksanaan BOP berpotensi menimbulkan persoalan di tingkat masyarakat.
Dia bahkan mendengar ada ketidakharmonisan antara warga dan pengurus RT akibat perbedaan pemahaman mengenai penggunaan dana.
“Kalau kami membaca dan mendengar, justru BOP ini menciptakan ketidakharmonisan antara warga dengan pengurus RT. Tidak ada kesepahaman soal BOP. Tentu ini harus dievaluasi, tata cara pemanfaatannya,” katanya.
Karena itu, ia mendorong Pemkot Semarang mengevaluasi dua hal sekaligus, yakni besaran dana dan mekanisme penggunaannya.
“Tentu, bisa saja Bu Wali mengoreksi atau mengevaluasi besaran yang bisa masyarakat cairkan. Dan mungkin juga bisa ada evaluasi penggunaannya untuk apa, lebih tepat nantinya,” ujar Ronny.
Berkaca Pada Kondisi Fiskal Kota Semarang
Ronny menilai kondisi keuangan daerah juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan BOP RT.
Jika pendapatan daerah belum mencapai target dan pemerintah sedang melakukan efisiensi, setiap program harus kembali di uji berdasarkan skala prioritas.
“Kalau kita mencatat kondisi fiskal seperti itu, tentunya program-program yang pemerintah laksanakan itu harus tepat sasaran,” katanya.
Ia tidak menutup kemungkinan besaran BOP berkurang apabila kondisi keuangan daerah memang membutuhkan penyesuaian. Menurutnya, kebijakan anggaran harus mengikuti kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Apakah harus Rp25 juta dengan kondisi fiskal Kota Semarang seperti ini? Tentu bisa saja Bu Wali mengoreksi atau mengevaluasi besaran yang bisa diterbitkan ke masyarakat,” ujarnya.
Ronny juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak berhenti pada pemangkasan sejumlah belanja. Pemerintah perlu memastikan tidak muncul anggaran baru yang justru tidak memiliki urgensi atau manfaat publik yang jelas.
