Menurut dia, pengelola desa wisata harus punya visi misi yang sama. Mereka harus open minded, dan punya cara berpikir yang terbuka. “Libatkan orang-orang kreatif untuk mengisi kepengurusan. Setelah itu kewajiban pemerintah bantu mereka. Saya melihat masyarakat desa sudah mampu, meski lokasinya di pelosok, sudah mampu melakukan pengelolaan secara profesional dan kreatif,” ujarnya dalam acara yang dipandu moderator Ricky Fitriyanto tersebut.
Dia berharap Dinas Pariwisata membantu menganalisa potensi desa. Baik melalui destinasi atau menggali potensi lain.
“Banyak kegiatan yang bisa diangkat. Di daerah Getasan dan Banyubiru misalnya ada saparan, sadranan, sedekah bumi, hingga bersih-bersih mata air. Kearifan lokal ini bisa dikemas dan dijual,” ujarnya.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Heru Subroto menambahkan, saat ini ada 74 desa wisata di Kabupaten Semarang yang masuk kategori rintisan, berkembang, dan maju. Dia menegaskan, sebuah desa tak perlu memiliki destinasi jika ingin dijadikan desa wisata. Pasalnya, banyak potensi lain yang bisa dijual. Seperti kearifan lokal, potensi sosial budaya, kuliner, hingga sejarah desa.
“Contoh ada satu desa yang punya wilayah persawahan. Lalu didirikan pujasera, dipromosikan jadi Desa Sawahan, bisa dikembangkan atraksi disana, kehidupan keseharian di pedesaan, cara menanam padi. Ini potensi, tak harus ada destinasi wisata. Bisa keunikan yang di beberapa daerah nggak punya,” tandasnya.
Dikatakannya, Pemkab Semarang sudah melakukan beberapa pendampingan, pelatihan, hingga membentuk paket wisata.
“Kami juga melaunching aplikasi sebagai bentuk menghadapi era digitalisasi. Namanya Apik, Aplikasi Pariwisata Terintegrasi Kabupaten Semarang. Desa wisata bisa dimasukkan ke aplikasi ini,” terangnya. (adv)
editor: ricky fitriyanto
