SEMARANG, beritajateng.tv – Implementasi program co-firing biomassa atau pembakaran bersama antara batu bara dan biomassa di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jawa Tengah menuai sorotan dari organisasi lingkungan.
Program yang digadang menjadi bagian dari transisi energi itu dinilai masih menyimpan berbagai persoalan, mulai dari potensi peningkatan emisi hingga ancaman deforestasi akibat perluasan Hutan Tanaman Energi (HTE).
Juru Kampanye Bioenergi Trend Asia, Bayu Maulana Putra, menjelaskan bahwa program co-firing sebenarnya telah masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN sejak 2021. Di Jawa Tengah, sejumlah PLTU mulai menjalankan skema pencampuran biomassa dengan batu bara tersebut.
“Di Jawa Tengah ada sekitar dua PLTU yang sudah beroperasi, meskipun satu di antaranya seperti Tanjung Jati B (Jepara) masih tahap uji coba,” ujarnya usai diskusi lingkungan energi hijau di Kota Lama Semarang pada Minggu, 17 Mei 2026.
Selain PLTU Tanjung Jati B Jepara, Bayu menyebut PLTU Rembang dan PLTU Adipala Cilacap juga telah menerapkan co-firing biomassa dengan memanfaatkan serbuk gergaji sebagai bahan bakar pendamping batu bara.
BACA JUGA: Tiga Kecamatan di Batang Terdampak Gempa, BPBD Jateng: Terparah Karangasem, KITB dan PLTU Aman
Menurut Bayu, penggunaan serbuk kayu atau serbuk gergaji sebagai biomassa justru menimbulkan persoalan baru karena nilai kalorinya lebih rendah daripada batu bara maupun jenis biomassa lain seperti kayu keras.
“Kalau nilai kalor lebih rendah, otomatis kebutuhan biomassa lebih besar. Ini yang kami khawatirkan justru meningkatkan emisi secara keseluruhan,” jelasnya.
Ia menambahkan, dengan kebutuhan biomassa yang semakin besar, maka emisi yang dihasilkan pembangkit juga berpotensi meningkat dibandingkan proyeksi awal.
“Dengan nilai kalori yang lebih rendah, kami berasumsi bahwa bisa jadi kemudian kebutuhannya jauh lebih besar untuk memasok co-firing biomassanya. Itu kami khawatirkan justru emisinya juga akan jauh lebih besar dibandingkan yang diproyeksikan,” ucap Bayu.
