SEMARANG, beritajateng.tv – Imbas dana transfer dari pusat ke daerah atau TKD yang dipangkas, sejumlah kabupaten/kota se-Jawa Tengah ikut terdampak.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, menyebut kabupaten/kota di Jawa Tengah rata-rata mengalami penurunan TKD dari pusat sekitar Rp180-200 miliar. Hal itu Harso ungkap saat beritajateng.tv jumpai di kantornya, Jumat, 3 Oktober 2025.
Saat menanggapi daerah mana di Jawa Tengah yang paling banyak mengalami penurunan TKD dan berdampak, Harso belum dapat mengungkap data pastinya.
Namun, tutur Harso, kabupaten/kota kecil hingga besar ikut terdampak akibat pengurangan dana TKD tersebut. Apalagi yang sedang menghadapi angka kemiskinan dan pengangguran tertinggi di wilayahnya.
BACA JUGA: Target Jateng Lumbung Pangan Nasional, Pemprov Tambah Anggaran Pertanian dan Peternakan 2026
“Saya enggak tahu persis, tapi rata-rata turunnya akan segitu, antara 180-an sampai 200 sekian miliar. Itu sangat berarti bagi mereka, baik yang bentuknya kota atau kabupaten kecil, termasuk sekarang kabupaten-kabupaten juga terdampak ya, apalagi yang masih menghadapi kendala kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, itu masih perlu effort lebih besar lagi,” terang Harso.
Harso berharap, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa yang belum lama ini menjabat bisa menambah alokasi dana TKD secara nasional yang kemudian membagi ke semua daerah, termasuk Jawa Tengah.
Tak hanya itu, Harso turut menyoroti program luar negeri & kementerian/lembaga (KL) yang bisa masuk ke Jawa Tengah.
“Semoga dengan adanya Pak Menteri Keuangan yang baru sudah menambahkan secara total yang mungkin dibagi semua se-Indonesia ya. Kami juga mengharapkan adanya program-program dari luar negeri, termasuk pemerintah pusat, semuanya,“ sambungnya.
Benarkan pemangkasan dana TKD pengaruhi infrastruktur di Jateng, Harso pastikan pemeliharaan atau perbaikan tetap berjalan
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyebut dana TKD yang berkurang berdampak pada pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah. Harso pun membenarkan hal tersebut.
Bahkan, kata Harso, turunnya dana TKD bagi Jawa Tengah jumlahnya fantastis, mencapai Rp1,4-1,5 triliun. Angka itu, kata dia, berdampak pada pembangunan infrastruktur yang sifatnya fisik.
“Iya, berpengaruh sekali, turunnya enggak main-main ya, 24 sekian persen. Artinya 1,4 sampai 1,5 triliun [berkurang]. Itu berarti sekali bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya, terutama pembangunan infrastruktur, meskipun kecil tapi butuh biayanya gede,” jelas dia.
Harso membandingkan dampak pengurangan dana TKD pada pembangunan fisik dan nonfisik. Menurutnya, kebutuhan anggaran di bidang infrastruktur jauh lebih besar sehingga pengurangan dana terasa sangat signifikan.
“Beda dengan yang nonfisik, nonfisik itu kasih Rp1-2 miliar, oh sudah banyak. Tetapi infrastruktur dapatnya ya mungkin untuk daya saing, kemudian pemerataan, itu dampaknya kita juga semakin berkurang,” sambung Harso.
BACA JUGA: Anggaran Tembus Rp15,3 Miliar, Ahmad Luthfi Tinjau Langsung Perbaikan Jalan Todanan-Ngawen Blora
Lebih lanjut, ia menegaskan, meski pengurangan dana TKD berdampak pada pembangunan infrastruktur baru, namun pemeliharaan fasilitas publik tetap menjadi prioritas. Menurutnya, efisiensi yang dijalankan sejak 2025 sudah diarahkan agar perbaikan rutin tidak terhenti.
“Alhamdulillah hasil efisiensi tahun 2025, Inpres 1 kan efisiensi ya, infrastruktur sudah kami genjot sesuai kewenangan, baik irigasi, nantinya sudah kita genjot bersama. Ini tinggal sedikit-sedikit,” ucapnya.
Ia menambahkan, pengurangan anggaran akan lebih terasa pada proyek peningkatan infrastruktur, seperti pembangunan baru jalan atau gedung. Sementara untuk perbaikan atau pemeliharaan, dipastikan tetap dijalankan.
“Pas nanti musim hujan ya ada kerusakan [jalan], pemeliharaan tetap kami jaga, baik overlay maupun yang sifatnya peningkatan, itulah yang kami rem. Tapi pemeliharaan jangan sampai ada jalan yang berlubang. Njendul sithik ora apa-apa, kan ditambal,” jelas Harso.
Harso mencontohkan, di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, termasuk infrastruktur jalan dan irigasi, Pemprov Jawa Tengah memastikan masyarakat tetap bisa merasakan layanan dasar.
“Itu enggak apa-apa, tapi kami tidak membiarkan jalan berlubang semuanya di bidang marga, termasuk juga irigasi, kami perbaiki juga,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
