SEMARANG, beritajateng.tv – Sektor pendidikan menyumbang laporan terbanyak kepada Ombudsman Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2023. Ombudsman Jateng menyoroti Kabupaten Purworejo yang tak maksimal dalam mengelola anggaran pendidikan sebesar Rp709 miliar dari total APBD Rp2,26 triliun.
Dalam laporan hasil analisis Ombudsman Jateng yang beritajateng.tv terima pada Kamis, 7 Desember 2023, anggaran pendidikan itu ternyata tidak murni untuk pengelolaan pada masing-masing satuan pendidikan.
Kepala Ombudsman Jateng, Siti Farida, pun membenarkan hal tersebut. Pihaknya menyayangkan kegiatan pendidikan dan latihan untuk organisasi perangkat daerah malah masuk dalam anggaran pendidikan.
“Anggaran sebesar Rp709 M mayoritas untuk belanja pegawai, pemberian honor guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap, serta untuk kegiatan diklat lainnya bagi organisasi perangkat daerah. Namun postur anggaran dimasukkan ke dalam postur anggaran pendidikan,” tulis Farida dalam laporan tersebut.
Tak hanya itu, pungutan ataupun sumbangan masih Ombudsman Jateng temukan di Kabupaten Purworejo. Alasannya, sumbangan itu ialah untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan hingga pengembangan sarana dan prasarana.
BACA JUGA: Momentum Hari Antikorupsi Sedunia, Ombudsman: Sudah 700 Lebih Laporan Awal Masuk di Jateng
Farida juga menyebut ada berbagai macam permasalahan dan tantangan dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Purworejo, salah satunya ialah sekolah terakreditasi A dan B yang masih kurang. Satuan pendidikan tingkat SD pun turut menyumbang kekurangan Purworejo.
“Masih adanya ruang kelas SD yang belum sesuai standar nasional pendidikan, belum memiliki fasilitas perpustakaan dan sanitasi layak, belum memiliki UKS,” terangnya.
Selain SD, satuan pendidikan tingkat SMP pun masih kekurangan guru sesuai dengan standar. Penunjang pembelajaran di SMP, termasuk rendahnya cakupan e-learning, juga menjadi catatan hitam Kabupaten Purworejo.
