SEMARANG, beritajateng.tv – Anggota Dewan Pengawas KPK RI, Albertina Ho mengingatkan perangkat di desa untuk mengutamakan transparansi pelayanan umum di desa. Termasuk di Desa Banyubiru yang telah mendapat predikat ‘Desa Anti Korupsi’.
Dewan Pengawas KPK RI menegaskan hal tersebut saat acara audiensi dengan perangkat desa Banyubiru di Pendapa Kantor Desa setempat, Rabu (24/5/2023) sore.
Ia mencontohkan seperti kotak sumbangan pelayanan umum yang seringkali ada di kantor desa. Warga yang mendapat pelayanan, seakan wajib memberikan sejumlah uang sebagai bentuk sumbangan atas pelayanan umum yang diberikan aparat desa.
“Kalau sudah jadi desa anti korupsi, jangan ada lagi kotak (sumbangan) seperti itu. Hal ini bisa menjadi awal (praktik) korupsi,” katanya di hadapan Kades Banyubiru, Anggoro Siswaji dan jajarannya.
Hadir pada acara itu Inspektur Kabupaten Semarang Sunarto, Kepala Dispermasdes Moh Edy Sukarno, perwakilan inspektorat Jateng dan undangan lainnya.
Albertina Ho mengatakan, kegiatan audiensi untuk mengevalusi kinerja KPK membentuk desa yang menolak tindak pidana korupsi. Masukan dari perangkat desa akan menjadi dasar untuk meningkatkan mutu pola dan sistem pembentukan desa anti korupsi oleh KPK.
Anggota Dewas lainnya, Harjono menegaskan pula, program pencegahan korupsi membutuhkan perjuangan dan dukungan semua pihak.
“Ini usaha besar untuk mendidik orang agar tidak korupsi. Desa anti korupsi menjadi langkah yang baik,” tegasnya.
Kepala Desa Banyubiru, Sri Anggoro Siswaji menjelaskan setelah menjadi desa yang menolak korupsi, banyak pihak yang melakukan kunjungan kerja. Mereka mempelajari apa yang dikerjakan oleh Pemdes Banyubiru.
“Transparansi pelayanan umum menjadi andalan Kami. Banyubiru bisa menularkan komitmen menolak korupsi kepada desa atau pihak lainnya di seluruh tanah air,” ujarnya (*).
Editor: Andi Naga Wulan.
