“BPS sangat menerima masukan atas status desil yang ada. Bisa ԁilaporkan melalui Dinsos atau langsung ke BPS Blora. Perubahan data sesuai kondisi terbaru itulah yang nantinya bisa mengubah status atau urutan desil,” kata Arief.
Menurutnya, data yang akurat dan mutakhir sangat penting karena menjadi salah satu pijakan dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk program pembangunan dan penanganan kemiskinan.
“Semoga kita bisa terus bersinergi dalam rangka perkembangan pertumbuhan ekonomi di Blora, [sehingga] angka kemiskinan turun,” tuturnya.
Dalam audiensi tersebut, BPS memaparkan pula perkembangan ekonomi Kabupaten Blora berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan II 2026.
BACA JUGA: IRT di Blora Dicoret dari Penerima Bansos karena Terindikasi Judol, Padahal Tak Pernah Main
Secara tahunan, ekonomi Blora masih tumbuh positif sebesar 2,67 persen ԁibanding Triwulan II 2025. Sementara pertumbuhan ekonomi secara kumulatif pada Semester I 2026 mencapai 3,90 persen.
Akan tetapi, secara triwulanan ekonomi Blora mengalami kontraksi sebesar 3,97 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya perlambatan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama perekonomian Blora. Komponen ini menyumbang 67,26 persen dan tumbuh 4,93 persen secara tahunan.
Konsumsi pemerintah bahkan tumbuh 20,61 persen, sedangkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi meningkat 9,29 persen.
Sementara dari sisi lapangan usaha, perekonomian Blora masih bertumpu pada sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, dan industri pengolahan. Keempat sektor tersebut secara gabungan menyumbang sekitar 69,37 persen terhadap PDRB daerah.
Struktur tersebut menunjukkan perekonomian Blora masih cukup bergantung pada sektor berbasis sumber daya alam, produksi primer, perdagangan, dan industri pengolahan.
BACA JUGA: Sempat Terhenti Gegara Terindikasi Judol, Dinsos Jateng Pastikan Bansos Lansia di Pekalongan Cair Lagi
Karena itu, pemerintah daerah menghadapi tantangan mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas pertumbuhan agar lebih tinggi, stabil, dan berkelanjutan.
