Meski masih ada 1.053 anak yang tercatat memiliki tunggakan SPP, langkah ini menjadi awal yang baik. Pemerintah berkomitmen untuk terus mencari solusi agar tidak ada lagi anak putus sekolah karena alasan biaya.
“Saya tidak ingin ada anak Semarang yang tidak naik kelas atau tidak ambil rapor karena orang tuanya tidak bisa bayar SPP. Pendidikan adalah hak mereka, dan negara harus hadir,” tegas Agustina.
Sekolah Swasta Gratis: Pemerintah Bantu Biaya Operasional
Pemerintah kota juga memberikan perhatian besar pada sekolah swasta. Melalui program Hibah P-BOSP (Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah Swasta). Ribuan siswa di sekolah swasta mendapat keringanan biaya.
Data tahun 2025 menunjukkan,
· 41 TK swasta dengan 2.148 peserta didik mendapat bantuan Rp1,2 juta per anak per tahun
· 47 SD swasta dengan 7.770 peserta didik mendapat bantuan Rp1,5 juta per anak per tahun
· 44 SMP swasta dengan 6.422 peserta didik mendapat bantuan Rp1,8 juta per anak per tahun
Total ribuan siswa dari keluarga kurang mampu kini bisa bersekolah di sekolah swasta tanpa khawatir biaya.
Pemerintah juga memberikan keringanan PBB untuk 35 sekolah swasta sebagai bentuk dukungan agar sekolah bisa fokus pada peningkatan mutu pendidikan.
Pada tahun 2025, program sekolah swasta gratis ini secara keseluruhan menjangkau 129 sekolah dengan anggaran Rp25,79 miliar. Rencananya, pada tahun 2026 program ini akan di perluas menjadi 135 sekolah.
Selain itu, pemerintah memberikan bantuan operasional bagi 1.482 guru sekolah swasta yang belum tersertifikasi. Bantuan ini harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan guru dan motivasi mereka dalam mengajar.
“Sekolah swasta adalah mitra pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa. Kami ingin mereka kuat, gurunya sejahtera, dan siswanya bisa belajar dengan nyaman,” jelas Agustina.
Upaya ini berhasil menekan angka putus sekolah. Berdasarkan data tahun 2025, angka putus sekolah tingkat SD/MI 0 persen dan tingkat SMP/MTs hanya 0,01 persen-angka yang sangat minim.
