SEMARANG, beritajateng.tv – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akan menggelar retret khusus bagi seluruh pejabat pimpinan tinggi (JPT) di lingkungan ASN sebagai upaya menyatukan visi pembangunan daerah. Retret ini juga akan diikuti oleh wakil bupati dan wakil wali kota dari seluruh kabupaten/kota se-Jateng.
Retret tersebut bertujuan mengintegrasikan program kerja antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, kegiatan ini mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di tingkat daerah.
“Ego sektoral harus dihilangkan, agar program-program pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Gubernur Ahmad Luthfi. Ia menekankan bahwa retret ini menjadi langkah konkret penyelarasan pembangunan yang lebih terarah dan kolaboratif.
Rencananya, retret ini berlangsung pada awal Juni dan akan melibatkan sekitar 546 peserta dari berbagai instansi pemerintahan. Kegiatan akan berakhir dengan sesi khusus untuk para wakil kepala daerah sebagai bentuk penguatan sinergi di hari terakhir.
BACA JUGA: Ahmad Luthfi Minta Siswa SMA/K Tak Rayakan Kelulusan dengan Berfoya-foya: Lebih Baik ke Masjid atau Gereja
Kepala BPSDMD Provinsi Jateng, Uswatun Hasanah, menjelaskan bahwa kurikulum retret sedang dalam proses finalisasi dalam dua hari ke depan. Usulan Gubernur terkait penambahan dua kelas khusus juga sedang dalam persiapan secara intensif.
“Tanggalnya masih belum pasti, sementara di awal Juni,” kata Kepala oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah usai memaparkan kesiapan kegiatan kepada Gubernur Ahmad Luthfi, Jumat, 16 Mei 2025.
Kelas tambahan itu terdiri dari kelas khusus wakil bupati/wali kota dan kelas Asta Cita yang akan dikombinasikan dengan kurikulum dari Lemhanas. Dengan pendekatan ini, harapannya, materi retret akan menyentuh aspek strategis dan kepemimpinan lintas sektor.
Retret ini menjadi yang pertama kali Pemprov Jateng gelar untuk seluruh JPT dan OPD, terinspirasi dari kegiatan serupa oleh Kemendagri di Lembah Tidar. Langkah ini sekaligus menjadi terobosan baru dalam tata kelola pemerintahan yang lebih terintegrasi.
Selain Lemhanas, kegiatan ini akan menghadirkan narasumber dari KPK, BPKP, Kemendagri, hingga Kementerian PAN-RB. Kehadiran institusi strategis ini memperkaya perspektif peserta dalam membangun pemerintahan yang bersih dan efektif.
