SEMARANG, beritajateng.tv – Hampir 60 persen warga Jawa Tengah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Warga yang terdaftar DTKS itu akan menerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, mengungkap 60 persen warga Jawa Tengah itu mendapat berbagai macam bantuan.
“Hampir 60 persen penduduk di Jateng masuk dalam DTKS. Mereka ada yang di beri PKH, bantuan pangan nontunai atau BPNT,” ungkap Imam saat beritajateng.tv jumpai di kantornya, Senin, 6 Januari 2024 sore.
Tak hanya itu, Imam menyebut beberapa di antaranya juga mendapat bantuan Pahlawan Ekonomi Nasional (PENA), yatim piatu, makanan gratis kepada orang tua lanjut usia (lansia) yang tak bertempat tinggal di panti, hingga bantuan makanan untuk disabilitas.
BACA JUGA: Walikota Semarang Dorong Dinas Sosial Percepat Penyaluran Santunan Kematian
Untuk warga terdaftar DTKS yang mendapat bantuan dari Kemensos RI, Imam menegaskan pendataan itu berasal dari operator di desa masing-masing.
Imam pun menyebut setiap bulan DTKS bisa di perbaharui oleh operator desa.
“Setiap bulan bisa di-update. Misalnya saya dulu miskin, sekarang sudah mampu, sudah bisa menghidupi keluarga, itu diangkat [dihapus dari DTKS]. Artinya sudah tidak bisa di berikan bansos, itu yang bisa update adalah operator desa,” jelas dia.
“Misal saya Imam Maskur di ganti Pak Ahmad. Asalkan operator desa meng-input dan sudah ada keputusan dan tanda tangan kades, Ketua BPD, dikirim ke Dinsos kabupaten/kota, nanti dikirim ke Kemensos,” ungkap dia.
Jateng punya bansos bertajuk KJS, keluarga tak produktif dapat 370 ribu setiap bulan
Jika Kemensos RI memberikan bansos kepada warga yang terdaftar DTKS, maka Pemprov Jateng juga memiliki jenis bantuan tersendiri. Kata Imam, bantuan itu bernama Kartu Jateng Sejahtera atau KJS.
“Ada masyarakat yang gak punya kemampuan untuk menghidupi diri sendiri, nonproduktif, atau disabilitas, kemudian sakitnya menahun, kita bantu dengan KJS dengan jumlah nominal Rp370 ribu,“ jelasnya.
