SEMARANG, 13/1 (beritajateng.tv) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jateng Saiful Hadi menyampaikan kritikan pada Gubernur Ganjar Pranowo perihal penanganan kemiskinan di Jateng. Gaya penanganan kemiskinan yang cenderung perseorangan dan bukan mengedepankan program disebut pencitraan semata.
Gaya tersebut dinilai tak akan bisa mengentaskan kemiskinan di Jateng yang saat ini mencapai 11,7 persen atau sekitar 4,1 juta jiwa.
Saiful Hadi yang juga anggota Komisi A DPRD Jateng ini mengatakan angka kemiskinan itu tidak akan bisa ditangani dengan bantuan orang per orang. Penurunan kemiskinan hanya bisa dilakukan dengan intervensi program dan kebijakan anggaran.
“Penurunan kemiskinan sebaiknya fokus ke program. Bisa melalui pertanian, peternakan, perikanan, infrastruktur yang berdaya ungkit ekonomi atau lainnya. Apa yang dilakukan beliau (Ganjar Pranowo) adalah man to man marking (orang per orang),” kata Saiful Hadi, Kamis (14/1/2022).
Menurutnya, jika seorang pejabat melakukan kebijakan penyelesaian persoalan secara man to man marking, maka cenderung ke pencitraan.
Pernyataan itu disampaikan Saiful Hadi saat ditanya perihal pengembalian bantuan yang diberikan Gubernur Ganjar Pranowo oleh seorang kader PDI Perjuangan di Temanggung. Kader tersebut merasa tersinggung karena pemberian bantuan tersebut ternyata diunggah di akun YouTube Ganjar Pranowo dan kemudian menjadi viral.
Saiful Hadi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kebumen menyampaikan Ganjar Pranowo yang juga merupakan sebagai petugas partai yang diusung sebagai kepala daerah mestinya fokus. Ia tak sepakat jika seorang pejabat bergaya seperti youtuber yang “mencari” orang miskin lalu diviralkan di medsos. Kemudian banyak orang yang bersimpati dan membantu.
Langkah itu bagus untuk youtuber, namun tidak bagi seorang pejabat yang memiliki kebijakan program dan anggaran.
Padahal, lanjutnya jika dirata-rata dengan APBD Rp 27-28 triliun per tahun, maka dalam kurun waktu hampir dua periode jabatan maka Ganjar Pranowo sudah mengelola anggaran sekitar Rp 200 triliun.
