SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kota Semarang memasuki babak baru transformasi digital dengan menghadirkan platform Semarang Dalam Genggaman (SDG’S), sebuah layanan publik digital yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan warga dalam satu aplikasi.
Melalui platform ini, masyarakat dapat mengakses layanan kependudukan, kesehatan, pengaduan, informasi publik hingga pembayaran pajak secara lebih mudah dan aman melalui telepon genggam.
Aplikasi SDG’S ini menjadi langkah strategis Pemkot Semarang dalam memperkuat predikat sebagai kota cerdas (smart city).
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, pengembangan platform tersebut masih terus pemkot lakukan. Agar mampu memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat.
“Kalau tidak mulai kita jalankan dari sekarang, kita tidak akan tahu apa saja yang perlu ada perbaikan. Karena itu SDG’S terus kami evaluasi dan kembangkan agar ke depan semakin sempurna dan benar-benar mendukung Semarang sebagai kota cerdas,” kata Agustina.
Menurut Agustina, keberadaan SDG’S memungkinkan warga memperoleh layanan publik secara lebih praktis tanpa harus berpindah-pindah aplikasi. Maupun datang langsung ke kantor pemerintahan untuk sejumlah kebutuhan administrasi.
Pengembangan platform bersama Korea Internet & Security Agency (KISA) sejak Januari 2026 tersebut sebelumnya telah launching secara terbatas saat peringatan Hari Jadi Kota Semarang pada Mei lalu. Kini, sistem tersebut siap secara penuh masyarakat pergunakan.
BACA JUGA: Aplikasi SDGs Resmi Diluncurkan, Layanan Publik Kota Semarang Kini Cukup Lewat Satu Klik
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang, Didik Dwi Hartono, menjelaskan SDG’S menjadi solusi atas persoalan klasik layanan digital pemerintah yang selama ini berjalan sendiri-sendiri di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Melalui SDG’S, lebih dari 22 layanan OPD terintegrasi dalam satu platform. Warga tidak perlu lagi membuka banyak situs atau aplikasi berbeda hanya untuk mengakses layanan dasar pemerintah,” ujarnya.
Didik menambahkan, sistem tersebut tidak hanya mengintegrasikan layanan, tetapi juga menghadirkan mekanisme verifikasi identitas digital yang lebih aman.
