SEMARANG, beritajateng.tv – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat sorotan pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Nur Hidayat Sardini (NHS).
Ganjar yang telah menjabat selama 2 periode itu publik minta fokus menuntaskan sejumlah persoalan yang ada di Jateng di akhir masa jabatannya.
Bacapres usungan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu beroleh kritik lantaran akhir-akhir ini sering melakukan kunjungan atau safari politik ke sejumlah daerah di luar wilayah yang ia pimpin.
NHS menilai, safari politik yang Ganjar Pranowo lakukan secara hukum memang tidak bermasalah. Namun, dari kaca mata etika politik, Ganjar yang meninggalkan tugas di Jateng dan pergi ke luar daerah kuranglah etis. Terlebih, Jateng masih memiliki sejumlah persoalan.
“Problemnya bagi penyelenggara negara yang masih menjabat seperti kepala daerah atau wakil kepala daerah harus juga mempertimbangkan masalah etika dalam menjalankan tugas,” ungkap NHS kepada beritajateng.tv, Kamis 6 Juli 2023.
Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Undip ini mengingatkan Ganjar agar lebih fokus dalam pembangunan daerah. Musababnya, seorang kepala daerah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik, dalam hal ini masyarakat Jateng.
“Pertama-tama jangan tinggalkan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas itu memang bisa dibagi, tapi kewenangan kan gak bisa dibagi. Kewenangan itu eksplisit melekat pada orang selama masih punya jabatan,” tegasnya.
Pihaknya khawatir jika Ganjar lebih memfokuskan diri pada pencapresan 2024, nantinya malah membuat tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagai Gubernur menjadi terbengkalai. Sebab, pelayanan publik harus terlaksana dengan baik.
“Tugas, wewenang, tidak boleh terbengkalai. Surat-surat disposisi, administrasi, penandatanganan keputusan, tidak boleh ter-delay, itu sama saja adanya ketidakpelayanan. Tidak boleh ditunda, harus dilaksanakan, harus atur sedemikian rupa manajeman waktunya,” imbuhnya.
Blusukan di pasar Jakut, NHS ingatkan Ganjar Pranowo jangan merasa sudah jadi presiden
NHS juga menyinggung soal video Ganjar yang viral beberapa waktu lalu ketika blusukan di Pasar Anyar Bahari, Jakarta Utara. Bahkan, Ganjar menghubungi Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi soal keluhan pedagang terkait tarif retribusi yang mahal dan penjualan yang mulai sepi.
“Kalau berada di tempat yang menjadi wilayah kewenangan kekuasaan orang lain, ya jangan tunjukkan seolah-olah sudah merasa menjadi presiden. Tapi diaturlah supaya tetap menghargai perasaan orang,” tegasnya.
Dalam kacamatanya sebagai pengamat, Provinsi Jateng masih memiliki tiga persoalan serius yang harus Ganjar Pranowo bereskan. Yakni, angka kemiskinan yang masih tinggi, perbaikan infrastruktur jalan di Pansela yang tersendat, dan juga persoalan lingkungan di pesisir Pantura yang bertahun-tahun belum usai.
“Beberapa pembangunan yang tertunda seperti Pansela, jalan di Pantai Selatan tampaknya itu perlu diteruskan. Ketiga adalah soal ekologi. Di Jateng ini ada problem ekologis yang parah seperti rob di Demak,” terang NHS.
BACA JUGA: Ganjar Telepon Pj Gubernur & Sekda DKI Soal Keluhan Warga, Warganet: Blunder dan Miskin Etika!
“Lalu sampai ke barat, Pekalongan sampai hari ini rob abadi tidak juga terselesaikan. Bikin tanggul sampai hari ini kan gak jelas juga. Itu tiga dari sekian persoalan, tentu saja bisa diperpanjang soal pertanian dan macem-macem. Tapi yang saya lihat adalah di situ,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan Ganjar untuk lebih mengutamakan penanganan di tiga sektor tersebut daripada sibuk mengurus persoalan Pilpres 2024. Apalagi, jabatan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jateng berakhir tiga bulan lagi.
“Tentu saja yang masih menjadi tugasnya selesaikan, Pak Ganjar kan masih punya tugas tiga bulan sampai sekarang. Saya rasa itu harus di tuntaskan, mumpung masih ada waktu. Setelah itu masih ada cukup waktu (menyiapkan Pilpres), katanya kan PDI Partai besar,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
