SEMARANG, beritajateng.tv – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebut butuh anggaran sekitar Rp 13 triliun untuk membenahi infrastruktur Jateng yang rusak parah. Ganjar mengklaim jumlah dana fantastis tersebut dapat membereskan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah secara keseluruhan.
Ganjar Pranowo menyampaikan hal itu saat membacakan Laporan Keterangan Pertanggungawaban (LPKJ) pada Sidang Paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian, Rabu 29 Maret 2023.
“Kalau mau secara keseluruhan beres dan semua respons masyarakat kita lakukan, kita butuh dana sebesar Rp 13 triliun,” ujar Ganjar Pranowo.
BACA JUGA: Jalan Rusak di Area Solo Raya, Ganjar: Saya Tidak Punya Duit!
Sebelumnya Ganjar Pranowo menyampaikan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2024 membutuhkan anggaran dana sebesar Rp 3 triliun.
“Dan mohon perhatian, dengan kita menghitung, setidaknya kalau infrastruktur kita mau baik pada tahun 2024 nanti butuh uang kurang lebih Rp 3 triliun bapak ibu,” tegasnya.
Dengan kebutuhan dana sebesar itu, Ganjar meminta kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng untuk membicarakan serta mempersiapkan persoalan tersebut. Sebab, infrastruktur menjadi permasalahan pelik yang kerap mengganggu aktivitas masyarakat Jawa Tengah.
“Maka, kalau mau bertahap dan mewujudkan respons masyarakat tadi, kami mohon kiranya nanti Banggar mulai membicarakan masalah ini,” papar Ganjar.
BACA JUGA: Saat Bupati/Wali Kota Kompak Keluhkan Jalan Provinsi Rusak ke Ganjar: Lubangnya Seribu!
Ganjar lantas menyampaikan kinerja dan capaian Pemprov Jateng. Terdapat 68 indikator pada 8 program dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebanyak 67 indikator termasuk sangat tinggi dan 1 termasuk tinggi.
“Untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan melalui 8 program dengan 68 indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaian 67 indikator yang 67 sangat tinggi dan 1 indikator tinggi,” ungkap Ganjar.
Persoalan infrastruktur menjadi salah satu permasalahan yang terus mendapat fokus perhatian Pemprov Jateng. Hal ini sebelumnya terungkap pada Rapat Koordinasi Penanganan Kerusakan Infrastruktur, Rabu 8 Maret 2023.
