SEMARANG, beritajateng.tv – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin, membantah Masruhan Samsurie diberhentikan sebagai Ketua DPW PPP Jawa Tengah.
Hal itu Gus Yasin ungkap saat merespons pelaporan Masruhan ke Polda Jawa Tengah atas dugaan penggelapan dana saksi Pemilu 2024 oleh DPC PPP Sukoharjo. Gus Yasin menyebut, tak ada tanda tangannya sebagai Sekjen PPP atas pemberhentian Masruhan sebagai Ketua DPW PPP Jawa Tengah.
“Kan enggak ada tanda tangannya Sekjen, kan?” ujar Gus Yasin saat beritajateng.tv jumpai di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jumat, 6 Februari 2026.
Lebih lanjut, Gus Yasin menegaskan partainya tetap menghormati proses hukum atas pelaporan Masruhan Samsurie ke Polda Jawa Tengah.
BACA JUGA: Gonjang-ganjing Jelang Muswil PPP Jateng, Pengamat Undip Ramalkan Kemunduran Partai
Namun, ia mengingatkan seluruh jajaran pengurus agar tidak melakukan manuver organisasi menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Jawa Tengah.
“Terkait hukum, ya kita taati. Yang jelas saat ini kami sedang dalam tahap pembenahan internal. Maka saya mengimbau kepada seluruh pengurus, baik di wilayah maupun kabupaten, untuk tidak melakukan perubahan-perubahan,” tegas Gus Yasin.
Ia meminta kepada pengurus daerah, apabila terdapat kepengurusan yang masa periodenya telah berakhir dan memerlukan pembaruan, hal tersebut seharusnya disampaikan melalui mekanisme resmi ke tingkat pusat.
“Kalau memang ada SK-nya dan masa periodiknya sudah habis, ya tolong disampaikan kepada kami supaya nanti pengurus DPP bisa menanganinya terlebih dahulu. Jadi kita tangani dulu,” kata dia.
Gus Yasin soal Pelaporan Masruhan ke Polisi: Jika Hanya Soal Ego Jelang Muswil, Jangan Bawa ke Ranah Politik
Gus Yasin menekankan, penyelesaian persoalan internal harus berpegang pada aturan organisasi dan perundang-undangan yang berlaku.
Menanggapi pelaporan Masruhan yang terjadi menjelang Muswil, Gus Yasin turut meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP untuk mengendalikan dinamika internal agar tidak memicu perpecahan di akar rumput.
“Saya berharap kita taat AD/ART, kita taat aturan undang-undang partai politik. Itu yang harus kita jalankan. Makanya saya berharap kepada DPP untuk mengendalikan, jangan memecah-mecah. Kita butuh suara untuk 2029,” ujarnya.
Ia menilai, konflik seharusnya diselesaikan di tingkat pusat tanpa melibatkan pengurus di bawah. Dalam konteks tersebut, ia menyebut peran Ketua Umum PPP, Mardiono, penting untuk mengarahkan langkah partai ke depan.
“Cukup kita selesaikan di internal, di pusat. Tidak usah kita libatkan pengurus atau kader di bawah. Saya berharap Pak Mardiyono sebagai ketua partai bisa berpikir ke depan untuk 2029. Insyaallah dalam waktu dekat juga kita akan diskusi,” ucapnya.
BACA JUGA: Dugaan Penggelapan Dana Saksi 2024, Eks Ketua DPW PPP Jateng Terlapor ke Polisi oleh Ketua DPC PPP Sukoharjo
Saat ditanya apakah terdapat investigasi internal partai terkait dugaan penggelapan dana saksi Pemilu 2024 yang menjerat Masruhan, Gus Yasin menyatakan proses internal tetap akan berjalan sesuai aturan.
“Itu kan kejadiannya tahun 2024. Waktu itu saya belum menjadi sekretaris, tapi saya akan mengawal semuanya. Kita taati aturan, laporannya bagaimana, tanggapannya bagaimana,” jelasnya.
Kendati begitu, kata dia, apabila pemicu pelaporan tersebut semata-mata karena kepentingan pribadi atau ketegangan jelang Muswil, hal itu justru berpotensi merugikan partai.
“Kalau memang itu hanya karena ego, tidak senang karena ada Muswil dan lain sebagainya, saya rasa tidak perlu bawa itu ke ranah politik yang membuat partainya semakin runyam,” tegasnya.
Gus Yasin kembali menekankan pentingnya menjaga soliditas internal PPP agar fokus utama partai tidak teralihkan.
“Yang penting kita selesaikan secara internal dan tetap menjaga persatuan. Jangan sampai persoalan seperti ini justru melemahkan partai ke depan,” pungkas Gus Yasin. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
