Agus meminta kepada Pemerintah, agar ketika ada kabar yang belum jelas sumbernya, agar jangan terus kebakaran jenggot. Karena kenyataan di lapangan ada juga kios pupuk yang tidak resmi, yang juga menjual pupuk bersubsidi di atas HET.
Agus memastikan pupuk bersubsidi yang dijual di PPTS maupun PUD tidak akan berani menjual pupuk diatas HET yang telah Pemerintah tentukan.
“Saya jamin itu di luar kios kami. Karena jika ada Kios atau PPTS kami yang menjual di atas HET langsung saya cut. Di Kecamatan Banjarejo sudah ada PPTS nakal yang kami tutup. Kami juga meminta agar di setiap penjualan ada bukti nota penjualan. Pokoknya kalau terdaftar di E-RDKK dan jatahnya masih pasti di berikan.” tegas Agus.
Sosialisasi Penggunaan Pupuk Organik
Agus juga telah bekerjasama dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) se Kabupaten Blora mensosialisakan tentang penggunaan pupuk organik, tentang HET sampai ke tingkat petani secara transparan.
“Jadi tidak ada yang harus ditutupi, tidak ada yang harus dilindungi, Jadi kami telah melakukan sosialisasi kepada ketua kelompok tani di tujuh Kecamatan. Kecamatan yang lain menunggu giliran,” katanya.
Agus berharap kepada Kementrian agar jangan terlalu reaktif jika ada pemberitaan yang belum jelas. Jangan sampai rakyat kecil seperti PPTS yang selalu menjadi bahan fitnah menjadi korban, langsung di ancam dan di coret begitu saja.
Sukiban selaku PUD Kecamatan Banjarejo juga menyayangkan adanya pemberitaan yang tidak berimbang atau tidak ada konfirmasi dari pihak PPTS atau petugas yang kompeten, atau ke PPL sebagai perwakilan di lapangan dari Dinas Pertanian.
“Jadi saya selalu menegaskan kepada PPTS di wilayah kami, jangan sampai ada yang menjual di atas HET. Kalau ada yang nakal tolong segera di laporkan. Biar PI bisa langsung bertindak tegas,” ujarnya.
