SEMARANG, beritajateng.tv – Sebanyak 63 warga terdampak tanah bergerak di RT 07 RW 01 Kampung Sekip, Kelurahan Jangli, hingga kini masih menunggu kepastian lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap), meski telah dua bulan tinggal di pengungsian.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang segera menyiapkan lahan dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai syarat pembangunan huntap oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, menegaskan pembangunan huntap tidak dapat dilakukan di atas tanah milik pemerintah.
“Kalau tanahnya itu menggunakan tanah pemerintah, tentu di atasnya huntara, tidak bisa huntap. Karena syarat huntap itu adalah SHM,” ujar Bergas, Kamis, 23 April 2026.
Huntap Harus di Tanah Pribadi, Warga Bisa Tempati Huntara Sementara
Bergas menjelaskan, jika lahan yang tersedia merupakan milik pemerintah, maka solusi yang bisa terlaksana dalam waktu dekat adalah pembangunan hunian sementara (huntara).
Menurutnya, skema tersebut dapat menjadi solusi sambil menunggu warga mendapatkan lahan pribadi untuk pembangunan huntap.
“Nanti kalau misalnya sementara pakai tanah Pemkot dulu, dua sampai tiga tahun di situ, sambil mencari tanah sendiri untuk huntap. Kalau sudah dapat, bisa digandengkan dengan program RTLH,” jelasnya.
BACA JUGA: Ahmad Luthfi Paparkan Strategi Kepemimpinan Kolaboratif di Seminar Nasional Banda Aceh
Ia menegaskan, pembangunan huntap baru dapat dilakukan setelah warga memiliki lahan pribadi dengan status SHM, sesuai syarat dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Kalau huntara tanahnya tanah pemerintah, kalau huntap tanah pribadi. Karena syaratnya RTLH itu SHM,” tegasnya.
Pemprov Tunggu Kepastian Lahan, Skema Pendanaan Masih Dalam Pembahasan
Lebih lanjut, Bergas menyebut Pemprov Jawa Tengah siap mendukung pembangunan hunian, baik huntara maupun huntap, namun tetap menunggu kepastian lahan dari pemerintah daerah.
Ia menegaskan, kebutuhan lahan untuk relokasi warga tidak terlalu luas, sehingga diharapkan dapat segera dipenuhi oleh Pemkot.
“Yang penting tanahnya ada dulu. Enggak besar kok, kebutuhan lahan enggak sampai 1.000 meter,” ujarnya.
Setelah lahan tersedia, lanjut dia, mekanisme pembiayaan pembangunan dapat dibahas lebih lanjut, termasuk kemungkinan skema pembagian anggaran antara pemerintah kota dan provinsi.
“Kalau tanah sudah ada, nanti kita rembukan. Mau pakai dana siapa, sharing atau bagaimana, itu bisa dibicarakan,” tandas Bergas.
Pemkot Semarang akui sudah siapkan tanah di Rowosari
Sebelumnya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti angkat bicara soal progres pengadaan huntara untuk warga terdampak tanah gerak di Jangli, Kecamatan Tembalang. Agustina menyebut pihaknya telah menyiapkan lahan di Rowosari, Tembalang.
Pemkot Semarang menyiapkan lahan sesuai kebutuhan huntara. Meski begitu, Agustina mengatakan, warga ingin tetap tinggal di Jangli.
“Kita ini dari keinginan pemerintah menyiapkan hunian sementara, tetapi warganya maunya tetap tinggal di Jangli,” ungkap Agustina, Selasa, 21 April 2026.
Menurut Agustina, warga ingin tetap tinggal di Jangli lantaran alasan ekonomi. Agustina mengatakan, Rowosari ternilai jauh dari lokasi kerja masyarakat Jangli.
“Mengapa begitu, karena ini berhubungan dengan ekonominya mereka ada di sekitar situ. Kalau mereka tinggal di Rowosari, tempat kerjanya jadi jauh. Spend money-nya akan lebih tinggi untuk mereka bisa bekerja seperti biasanya,” jelasnya.
Meski begitu, Agustina mengatakan, pihaknya bakal berdiskusi lebih lanjut jika memang warga keberatan dengan lahan di Rowosari. Dia berharap, lahan di Rowosari bisa menjadi solusi.
“Maka, apapun kita siapkan, kalau masyarakatnya berkeberatan ya kita diskusikan kembali, tapi mudah-mudahan itu menjadi solusi. Karena kalau masyarakatnya nggak mau, mereka akan kembali ke situ (Jangli),” sebutnya.
BACA JUGA: Tahun 2026, Pemprov Jateng Kucurkan Anggaran Rp3 Triliun Lebih untuk Literasi Pendidikan
Pemkot Semarang pun tengah berkoordinasi dengan Pemprov Jateng dan kementerian terkait agar mendapatkan solusi terbaik untuk warga Jangli.
“Kita sedang pikirkan lebih lanjut dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian Perumahan, mudah-mudahan kita bisa bisa mendapatkan yang terbaik untuk masyarakat,” ucap dia. (*)
Editor: Farah Nazila
