Politik

Indonesia Gabung Board of Peace, Ketum PPP Dukung Langkah Prabowo: Ini Misi Perjuangan

×

Indonesia Gabung Board of Peace, Ketum PPP Dukung Langkah Prabowo: Ini Misi Perjuangan

Sebarkan artikel ini
Mardiono Gentengisasi | Board of Peace
Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, usai pembukaan Muyawarah Wilayah (Muswil) IX di Hotel Patra Semarang & Convention, Sabtu, 7 Februari 2026. (Yuni Esa Anugrah/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, menilai keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace merupakan langkah strategis dan tepat sebagai upaya menghentikan konflik berkepanjangan di Palestina.

Mardiono menyebut, perang yang berlangsung selama bertahun-tahun tersebut telah menelan korban jiwa dalam jumlah besar, termasuk anak-anak dan perempuan yang tidak berdosa. Menurutnya, pendekatan yang hanya dilakukan dari luar tidak cukup efektif untuk menghentikan kekerasan.

“Perjalanan perang ini sudah lama dan korbannya tidak kecil, termasuk anak-anak dan ibu-ibu yang tidak berdosa. Kalau hanya berjuang dari luar dengan menyuarakan atau bantuan lain, itu tidak akan menyelesaikan masalah,” kata Mardiono usai pembukaan Muyawarah Wilayah (IX) di Jotel Patra Semarang& Convention pada Sabtu, 7 Februari 2026.

Ia menegaskan, Indonesia sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif tidak mungkin terlibat dalam konflik bersenjata. Karena itu, jalur diplomasi dari dalam forum internasional menjadi pilihan paling rasional dan bermartabat.

BACA JUGA: Tanggapi Isu Munculnya Partai Gajah pada Pemilu 2029, Mardiono: PPP Tak Gentar, Justru Makin Kuat

“Oleh karena itu kita masuk dari dalam. Tujuannya agar perjuangan kita lebih dekat, bisa berkomunikasi secara politik untuk memproteksi Palestina agar segera menjadi rakyat yang berdaulat, merdeka, dan tidak lagi terancam keselamatannya,” ujarnya.

Mardiono mengakui adanya sebagian kalangan umat Muslim yang merasa kecewa terhadap kebijakan pemerintah. Namun, ia menilai hal tersebut menjadi tanggung jawab para politisi dan aparatur negara untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan langkah-langkah komunikasi dengan berbagai elemen bangsa, mulai dari organisasi kemasyarakatan Islam, para rektor, hingga tokoh masyarakat.

“Itulah tugas politisi dan pemerintah, menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi keinginan Indonesia. Presiden sudah mengumpulkan ormas Islam, rektor, dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan itu,” jelasnya.

PPP Tegas Dukung Prabowo Bawa Indonesia Gabung Board of Peace

PPP, lanjut Mardiono, secara tegas mendukung keputusan Presiden untuk bergabung dengan Board of Peace. Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari misi perjuangan kemanusiaan untuk menghentikan perang melalui jalur diplomasi.

“Di PPP melihat keputusan Presiden sudah tepat dan tentu kami mendukung sepenuhnya. Menghentikan peperangan itu harus melalui diplomasi dan komunikasi, agar Indonesia bisa berkomunikasi lebih dekat dengan Palestina maupun Israel,” tegasnya.

Ia menambahkan, pendekatan dialog dan kedekatan politik menjadi satu-satunya jalan realistis untuk mendorong perdamaian yang berkelanjutan.

“Satu-satunya cara adalah mendekatkan diri dengan melalui komunikasi dan diplomasi. Ini misi perjuangan. Yuk, kita selesaikan [konfliknya],” pungkas Mardiono.

BACA JUGA: Tanggapi Konflik Penggelapan Dana Saksi Pemilu 2024 DPW PPP Jateng, Mardiono: Kita Tabayun Dulu

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace saat melakukan kunjungan ke Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.

Keputusan Indonesia bergabung dalam BoP menuai beragam tanggapan di ruang publik. Di satu sisi, langkah tersebut dipandang sebagai penegasan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Namun, di sisi lain kebijakan ini juga memicu perdebatan dan kritik dari berbagai kalangan masyarakat.

Board of Peace atau Dewan Perdamaian merupakan organisasi yang dibentuk atas inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dewan ini menjadi salah satu dari empat komite baru yang dibentuk Amerika Serikat untuk mengawasi proses rekonstruksi dan tata kelola pemerintahan Gaza pascakonflik berkepanjangan selama lebih dari dua tahun antara Israel dan Hamas. (*)

Editor: Mu’ammar R. Qadafi

Simak berbagai berita dan artikel pilihan beritajateng.tv dengan bergabung ke saluran kami.

Gabung Channel WhatsApp