Dia menilai pemerintah harus memastikan pengawasan terhadap aktivitas kendaraan berat sekaligus mengejar tanggung jawab pihak yang menggunakan jalan.
Menurut Agus, kerusakan jalan Kalipancur bukan sekadar persoalan kenyamanan pengguna. Kondisi tersebut juga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara, terutama ketika hujan mulai sering turun.
Lubang jalan yang tertutup genangan air dapat menyulitkan pengendara memperkirakan kedalaman kerusakan. Situasi itu berisiko memicu kecelakaan, khususnya bagi pengendara sepeda motor.
“Kalau sudah musim hujan, lubang-lubang jalan bisa tertutup air. Pengendara tidak tahu ada lubang yang dalam sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan,” kata Agus.
Ia meminta DPU meningkatkan pengawasan dan mendesak pihak pengusaha segera memperbaiki ruas jalan yang terdampak aktivitas kendaraan mereka.
“Harusnya segera. Ini tanggung jawab pemerintah untuk melindungi masyarakat dan menjaga keamanan mereka. Kalau ada pihak yang memiliki kewajiban memperbaiki, harus segera dikejar agar tidak sampai menimbulkan korban jiwa,” tegasnya.
BACA JUGA: Warga Keluhkan Jalan Kalipancur Rusak Parah, Truk Tambang Jadi Penyebabnya
Agus juga menyoroti pengawasan terhadap kendaraan bertonase besar yang melintasi jalan kota.
Menurutnya, pembangunan dan aktivitas ekonomi memang perlu berjalan, tetapi jangan sampai masyarakat sekitar menanggung kerugian akibat kerusakan infrastruktur.
Ia memahami adanya kebutuhan kendaraan berat untuk mendukung kegiatan pembangunan. Namun, setiap dispensasi atau izin yang diberikan harus disertai tanggung jawab terhadap kondisi jalan yang digunakan.
“Kalau memang ada dispensasi, pihak yang mendapatkan izin juga harus ikut mengawasi dan bertanggung jawab ketika terjadi dampak yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Agus mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu munculnya korban kecelakaan untuk bergerak.
Pengawasan, menurutnya, harus berlangsung secara rutin sehingga kerusakan bisa segera ditangani sebelum menimbulkan persoalan yang lebih besar.
Ia juga membuka ruang bagi warga sekitar Kalialang dan Kalipancur untuk menyampaikan pengaduan kepada DPRD. Aduan tersebut dapat menjadi bahan bagi dewan untuk menindaklanjuti persoalan dan mendorong pemerintah mengambil langkah konkret.
