SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin, memastikan tak akan ada pemberhentian guru honorer di Jawa Tengah, menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026.
Adapun surat edaran tersebut mengatur masa penugasan guru non-ASN di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026.
Kendati berjanji tak akan memberhentikan guru honorer, Gus Yasin menuturkan pihaknya masih harus melihat kemampuan APBD Jawa Tengah untuk mengangkat mereka menjadi PPPK.
“Ya kita lihat dulu ya, nanti kami lihat kemampuan keuangan kita, tetapi Jawa Tengah Insyallah tidak ada pemberhentian guru honorer ya,” ujar Gus Yasin saat beritajateng.tv temui di Gedung Berlian, Kota Semarang, Selasa, 26 Mei 2026.
Gus Yasin menuturkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah saat ini masih memetakan kebutuhan tenaga pendidik sekaligus menindaklanjuti aspirasi guru honorer yang menginginkan pengangkatan kembali melalui skema PPPK.
Menurutnya, pembahasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan status kepegawaian, namun juga menyangkut kenyamanan guru saat menjalankan proses belajar mengajar.
BACA JUGA: Alasan Guru Honorer Dihapus Mulai 2027, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Buka Suara
“Nanti itu pembahasannya kan bagaimana guru-guru honorer itu benar-benar bisa nyaman untuk mengajar ya. Jadi kita petakan lagi, desakannya katanya kemarin kan pengin mereka ada pengangkatan lagi di PPPK,” kata Gus Yasin.
Meski demikian, ia menegaskan Pemprov Jawa Tengah tetap mengikuti ketentuan yang pemerintah pusat tetapkan terkait pengangkatan PPPK.
“Tetapi PPPK ini ԁiatur, kami hanya melaksanakan nanti bagaimana kebutuhan dari pemerintah pusat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Gus Yasin membuka peluang pengajuan formasi baru apabila pemerintah pusat kembali membuka kebutuhan PPPK.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyesuaikan kebutuhan tenaga pendidik dengan kebijakan yang berlaku. “Ya, kalau memang ԁibuka kami ajukan,” tandas Gus Yasin.
Masih Ada 17 Ribu Guru Honorer di Jawa Tengah
Sebelumnya ԁiberitakan, ada 17 ribu guru honorer di Jawa Tengah yang terancam tidak lagi bisa mengajar mulai tahun 2027.
Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi, menyampaikan penghapusan honorer tanpa persiapan matang justru akan menyebabkan kekosongan guru di berbagai daerah.
Menurutnya, selama ini banyak sekolah di daerah masih bergantung pada guru honorer untuk menutup kekurangan tenaga pengajar akibat pensiun dan minimnya rekrutmen guru baru.
“Kalau itu ԁiberhentikan tanpa ԁisiapkan guru penggantinya, akan terjadi kekosongan jumlah guru,” ujar Muhdi usai acara Ngobrol Gayeng Pemilu Daerah Pasca Keputusan MK di Wisma P4 Upgris, Kamis, 14 Mei 2026.
BACA JUGA: Masih Banyak Guru Honorer, Komisi E DPRD Jateng soal Pegawai Dapur MBG jadi ASN: Tidak Bijak
Muhdi menjelaskan, kebutuhan guru di sejumlah daerah di Jawa Tengah masih sangat tinggi. Saat berkunjung ke Banyumas, misalnya, terdapat lebih dari 1.000 guru honorer. Kemudian di Batang sekitar 800 guru, sementara di Solo dan Karanganyar juga masih ratusan guru honorer.
Wakil Ketua Komite 1 DPD RI itu menyebut angka 17 ribu guru honorer di Jawa Tengah merupakan perkiraan realistis jika ԁirata-rata dari kebutuhan di 35 kabupaten/kota.
“Kalau kita pukul rata sekitar 500 guru di tiap daerah, jumlahnya bisa mencapai angka itu (17 ribu) , bahkan bisa lebih,” kata Muhdi. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
