SEMARANG, beritajateng.tv – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami latar belakang kekosongan ratusan jabatan perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan jabatan di Pati.
Lembaga antirasuah tersebut mencurigai adanya kejanggalan pada 601 posisi yang tidak terisi di seluruh wilayah Kabupaten Pati.
Permasalahan ini mencuat usai tim penyidik mengamankan Bupati Pati nonaktif, Sudewo, dalam operasi tangkap tangan (OTT). KPK menaruh perhatian khusus pada alasan logis balik kekosongan jabatan yang sangat masif tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan penjelasan resmi terkait perkembangan penyidikan kasus ini. Ia menegaskan bahwa tim sedang membedah rincian dari 21 kecamatan yang terseret kasus ini.
BACA JUGA: KTA Partai Sudewo Belum Dicabut Meski Ditangkap KPK, Gerindra Jateng Tunggu Keputusan DPP
“Mengapa ada 600 lebih formasi calon perangkat desa yang kosong di wilayah Pati?” tanya Budi.
Pihaknya mengaku sedang menggali motif utama yang mendasari terciptanya celah jabatan dalam jumlah besar tersebut.
“Tentu ini kami dalami secara menyeluruh melalui berbagai keterangan saksi,” lanjutnya.
Jejak Anggaran Dana Desa dalam Kasus Dugaan Pemerasan Jabatan Desa di Pati
Penyidik KPK kini mengarahkan sasaran pemeriksaan pada proses perencanaan serta penganggaran gaji perangkat desa tersebut.
Mereka menengarai adanya keterkaitan antara pengisian jabatan dengan aliran dana desa yang bersumber dari anggaran negara. Fokus utama petugas tertuju pada alokasi gaji untuk 601 formasi yang seharusnya buka pada Maret 2026.
Budi Prasetyo menjelaskan bahwa sinkronisasi data keuangan menjadi kunci utama untuk mengungkap praktik lancung ini.
Pihak otoritas ingin memastikan apakah anggaran gaji tersebut memang tersedia atau hanya sekadar kamuflase administratif.
“Kami melihat perencanaan itu untuk memastikan integritas proses rekrutmen nanti,” tegasnya.
BACA JUGA: OTT Pati KPK Sorot Video Karung Uang Warga yang Menyeret Sudewo
“Apakah kemudian di dana desa ini juga sudah direncanakan untuk pembayaran gaji para perangkat desa?” imbuh Budi.
Hingga saat ini, publik masih menunggu hasil pemeriksaan mendalam terhadap Bupati Sudewo yang tertangkap Januari lalu.
Penyidikan bakal melibatkan banyak pihak, mulai dari perangkat kecamatan hingga pejabat dinas terkait di lingkungan Pemkab Pati.
Setiap tahapan rekrutmen menjadi obyek pengawasan ketat demi mencegah praktik jual beli jabatan terulang kembali. Komitmen KPK untuk membersihkan birokrasi daerah terus berjalan seiring pengumpulan bukti-bukti baru di lapangan. (*)
