Informasi itu ia peroleh saat mendampingi istri korban, Onee Anggarawati, menjalani pemeriksaan di Polrestabes Semarang pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Yunantyo menurutkan, pimpinan Satreskrim Polrestabes Semarang menyampaikan bahwa penyidik telah memeriksa belasan PNS dalam sepekan sebelumnya. Mereka ԁisebut berasal dari Bapenda maupun instansi lain di lingkungan Pemkot Semarang.
“Pas mendampingi Bu Onee hari Jumat kemarin di Polrestabes, kami dapat info dari pimpinan Satreskrim Polrestabes Semarang kalau hari-hari sebelumnya mereka juga telah memeriksa belasan PNS Pemkot terkait kasus almarhum,” ungkapnya.
BACA JUGA: Empat Tahun Tak Terungkap, Kapolda Jateng Bakal Cek Kasus Kematian ASN Semarang Iwan Budi
Kuasa Hukum Sebut Penanganan Kasus Sempat Stagnan, Adi Bersurat ke Mabes Polri Tahun Lalu
Adi menilai, sebelum pergantian pimpinan kepolisian di Polda Jawa Tengah , penanganan kasus tersebut berjalan stagnan. Kondisi itu mendorong pihak keluarga melakukan penelusuran secara mandiri terhadap sejumlah kemungkinan yang ԁinilai berkaitan dengan kematian Iwan.
“Sebelumnya kami melihat polisi ada kebingungan dan stagnan menangani kasus ini. Karena stagnan, kami keluarga gemas dan akhirnya melakukan riset secara mandiri terkait hal-hal yang mungkin menyebabkan kematian Iwan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, keluarga telah berupaya meminta perhatian Mabes Polri terhadap penanganan perkara tersebut. Pada 2025, keluarga mengirim surat kepada Kapolri untuk menanyakan kemungkinan penanganan kasus ԁipimpin langsung oleh Kapolri.
Sekitar Mei 2026, Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Mabes Polri mulai mempertanyakan perkembangan perkara kepada Polda Jateng.
Kemudian, pada Juli 2026, keluarga menerima surat dari Biro Wassidik terkait tindakan supervisi terhadap Polda Jateng dan Polrestabes Semarang.
Setelah itu, sekitar Agustus atau September 2026, Komnas HAM datang ke Semarang untuk menanyakan perkembangan kasus Iwan Budi. Yunantyo menyebut Polda Jateng dan Polrestabes Semarang kemudian menggelar perkara bersama Komnas HAM.
“Jadi perjalanannya memang terkesan ‘anyep’, tapi sebetulnya tetap bergerak. Puncaknya tanggal 18 Oktober kemarin, Kapolda yang baru mengumpulkan semua penyidik,” jelas Adi.
