SEMARANG, beritajateng.tv – Sejak Januari hingga Agustus 2024, sebanyak 8.231 pekerja di Jawa Tengah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Selain itu, ada 3.719 tenaga kerja yang harus dirumahkan. Data ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah.
Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng, Ratna Dewajati, mengatakan bahwa jumlah total tenaga kerja terdampak pada periode tersebut mencapai 11.950 orang.
Namun, angka ini sedikit berbeda dari data Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat 14.767 PHK di Jateng. Menurutnya, perbedaan tersebut mungkin lantaran data PHK yang belum tercatat hingga September.
“Lima besar kasus PHK terbesar ada di Boyolali dengan 20,19 persen, Pekalongan 15,41 persen, dan Kota Semarang 13,79 persen, Purbalingga 9,23 persen, dan di Pemalang 7,92 persen,” ungkap Ratna.
Sektor yang paling terdampak oleh PHK ini adalah industri tekstil dan garmen. Menurut Ratna, perang Ukraina mempengaruhi rantai pasokan bahan baku tekstil yang mengandalkan impor. Hal ini memperlambat produksi dan meningkatkan biaya operasional.
Ratna juga menjelaskan bahwa hubungan tidak harmonis antara Cina dan Amerika turut memperburuk situasi.
Amerika menerapkan larangan penggunaan bahan baku dari kerja paksa di Xinjiang, yang menambah kesulitan sektor tekstil yang bergantung pada pasokan dari Cina.
“Penurunan order ini juga karena ketegangan hubungan antara kedua negara tersebut,” tambahnya.
PHK di Jawa Tengah capai 14 ribuan kasus
Selain faktor efisiensi, Ratna menyebutkan bahwa PHK juga terjadi karena kontrak kerja yang berakhir, pensiun, atau pekerja mengundurkan diri.
Data dari Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa sepanjang 2024 hingga 26 September, terdapat hampir 53.000 kasus PHK di Indonesia. Jawa Tengah menjadi penyumbang terbesar dengan 14.767 kasus, berlanjut Banten dan DKI Jakarta.
BACA JUGA: Jawa Tengah Jumlah PHK Tertinggi, KSPI: Tamparan Keras di Tengah Gembar-Gembor Undang Investor
Sebagian besar PHK ini terjadi pada sektor pengolahan, dengan sektor jasa dan pertanian juga mengalami dampak signifikan.
Sementara itu, Ratna menekankan pentingnya antisipasi dini dan solusi bagi pekerja yang terkena dampak PHK agar mereka bisa segera kembali bekerja.
“Perlu ada upaya kolaboratif dari pemerintah dan perusahaan untuk mengatasi hal ini,” tandasnya. (*)
