SEMARANG, beritajateng.tv – Anggota DPRD Jawa Tengah dari daerah pemilihan Pati-Rembang, Endro Dwi Cahyono, mengutuk keras dugaan tindakan tersebut dan meminta perkuat pengawasan terhadap lembaga pendidikan.
Ia menilai peristiwa itu menjadi catatan serius bagi dunia pendidikan, baik di lingkungan pondok pesantren maupun sekolah umum lainnya.
“Saya selaku anggota DPRD mengutuk keras kejadian ini, sangat-sangat menyayangkan sekali,” ujar Endro saat beritajateng.tv temui di kantornya pada Jumat, 8 Mei 2026.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dengan mendorong evaluasi terhadap dinas-dinas terkait. Selain itu, pihaknya juga akan menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Agama yang memiliki kewenangan terhadap kebijakan pondok pesantren.
“Tentunya kami akan menggunakan fungsi kami yaitu sebagai pengawasan. Kami akan mengevaluasi dari dinas-dinas yang terkait baik dinas pendidikan dan kita juga ingin berkomunikasi yang intens dengan Kementerian Agama karena terkait kebijakan kan ranahnya Kementerian Agama,” jelasnya.
BACA JUGA: Demi Bela Korban Ponpes Pati, Pengacara Akui Patungan Meski Makan Susah
Menurutnya, pengawasan terhadap peserta didik harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak terbatas hanya pada lingkungan pesantren. Ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
“Pengawasan kepada sekolah-sekolah tidak hanya di pondok pesantren, di mana pun pengawasan tetap harus terlaksana untuk menjaga keselamatan dan kesehatan anak-anak didik kita. Mereka itu adalah generasi penerus bangsa,” ungkapnya.
Endro juga mengingatkan agar masyarakat tidak lengah dalam mengawasi lingkungan pendidikan. Endro menyebut tragedi seperti ini harus menjadi pelajaran bersama agar kewaspadaan tetap terjaga.
“Kita harus belajar bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Jadi kewaspadaan tetap harus terjaga,” tuturnya.
Selain lembaga pendidikan, ia meminta para orang tua tetap aktif memantau kondisi anak selama menempuh pendidikan.
“Anak-anak juga yang sedang belajar di mana pun tetap harus diawasi oleh orang tuanya,” tambah Endro.
Kasus ini berawal dari terungkapnya tindak asusila Ashari (51) alias AS, pendiri ponpes Ndolo Kusumo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati. AS dilaporkan ke polisi atas dugaan tindakan asusila terhadap para santrinya.
Kapolresta Pati, Kombes Pol. Jaka Wahyudi, mengungkapkan pelapor dalam kasus Ndolo Kusumo adalah FA. Korban, mengalami tindakan kekerasan seksual sejak Februari 2020 hingga Januari 2024.
“TKP [tempat kejadian perkara] di lingkungan pondok. Perbuatan terlaksana oleh pelaku terhadap korban sebanyak 10 kali di lokasi yang berbeda,” ungkap Kombes Pol. Jaka saat konferensi pers pada Kamis, 7 Mei 2026.
AS dijerat Pasal 76 huruf E jo pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Kemudian Pasal 6 huruf C contoh pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun, serta Pasal 418 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tentang persetubuhan anak dengan pidana maksimal 12 tahun.
BACA JUGA: PWNU Jateng Tegaskan Pelaku Pencabulan Ponpes Pati Bukan Kiai NU, Gus Rozin: Dia Tabib Dukun
Sementara itu, Kementerian Agama bersama pihak terkait tengah menangani kasus di Ponpes Tlogowungu, termasuk melakukan relokasi santri dan penyesuaian sistem pembelajaran.
Selain itu, upaya pemulihan psikologis korban terlaksana melalui koordinasi dengan kepolisian dan DP3AKB Jawa Tengah. (*)
Editor: Farah Nazila
