SEMARANG, beritajateng.tv – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Semarang menerima uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi APBDes Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang.
Uang titipan sebesar Rp 124.191.693 ini merupakan pengembalian kerugian negara. Adapun besaran itu berdasarkan laporan hasil audit BPKP Provinsi Jawa Tengah.
BACA JUGA: Masih Penyelidikan, Kejari Blora Butuh Energi Ekstra Tangani Kasus Honor Narsum DPRD Blora
Penyerahan uang pengembalian kerugian negara ini dilakukan oleh keluarga terdakwa Listyono, Direktur CV Bintang Karya.
Keluarga ini di dampingi oleh kuasa hukum terdakwa, di kantor Kejari Kabupaten Semarang, Ambarawa, Jumat 7 Maret 2025.
Kepala Kejari Kabupaten Semarang, Ismail Fahmi mengungkapkan, kerugian negara total sebesar Rp 1,01 miliar.
Adapun besaran itu merupakan total kerugian dalam perkara dugaan korupsi APBDes Desa Plumbon tahun anggaran 2018 dan 2019 ini.
BACA JUGA: Ini Penampakan Barang Bukti Kasus Aipda Robig: Senpi, Proyektil hingga Motor
Dari total jumlah kerugian negara dari hasil audit BPKP Provinsi Jateng tersebut, sebesar Rp 124.191.693 di antaranya menjadi tanggung jawab terdakwa Listyono.
“Uang pengembalian kerugian negara ini selanjutnya akan di titipkan di rekening Giro Bendahara RPL 134 Kejari Kabupaten Semarang, pada BRI Cabang Ungaran,” jelasnya, di Ambarawa, Jumat, 7 Maret 2025.
BACA JUGA: Kasus Pertamina Bukan yang Terbesar, Ini Daftar Korupsi 4 BUMN yang Rugikan Negara
Dalam perkara ini, lanjut Kajari, Listyono di dakwa telah memanipulasi pelaksanakan pembangunan fisik secara swakelola. Lokasi di Desa Plumbon, pada Tahun Anggaran 2018 serta Tahun Anggaran 2019.
“Terhadap pekerjaan fisik terdapat perbedaan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M2016 dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Semarang No. 12 Tahun
2016 Pasal 9,” tegasnya. (*)
