SEMARANG, beritajateng.tv – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik.
Sejumlah mitra pembangunan dapur MBG di berbagai daerah mengeluhkan belum cairnya pembayaran, meskipun pekerjaan yang tersepakati sebagian bahkan telah rampung sesuai kontrak awal.
Ketua Ormas Gerakan Jalan Lurus (GJL) Riyanta yang juga berprofesi sebagai advokat mengungkapkan, pihaknya menerima aduan dari sejumlah rekanan MBG di daerah, salah satunya dari Kabupaten Blora.
Ia menjelaskan, pada tahap awal kerja sama, pihak yayasan meminta calon mitra dapur MBG segera melakukan pembangunan tanpa serta pencairan dana di muka.
“Kesepakatan awalnya, mereka diminta membangun dulu. Tapi tanpa diberikan dana. Akhirnya rekanan terpaksa berutang ke toko material, bahkan ada tenaga kerja yang belum dibayar,” ujar Riyanta saat ditemui pada Senin, 2 Februari 2026.
BACA JUGA: SPPG Miroto Resmi Beroperasi, 861 Siswa SMP Terima Paket MBG Perdana
Mantan anggota DPR RI tersebut mengatakan, persoalan serupa tidak hanya terjadi di Blora, tetapi juga muncul di wilayah lain, termasuk Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Hingga kini, pembayaran atas prestasi pekerjaan yang telah terlaksana belum juga di terima. Bahkan, ia mendapatkan informasi adanya rencana menjadikan bangunan dapur MBG sebagai agunan melalui perbankan.
“Kami khawatir program mulia Presiden Prabowo Subianto justru menimbulkan persoalan hukum di lapangan. Supplier tidak dibayar, pekerja tidak dibayar. Ini bisa masuk ranah pidana,” tegasnya.
Riyanta mendorong agar persoalan tersebut di suarakan secara luas agar mendapat perhatian nasional, sehingga tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi masyarakat maupun sektor perbankan.
Kepala Desa Ngaku Belum Terima Pembayaran Pembangunan Dapur MBG
Kepala Desa Sambiroto, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Sukarno mengeluhkan hal senada. Ia mengaku belum menerima pembayaran pembangunan dapur MBG meskipun pekerjaan telah selesai.
