“Kami sebagai penyedia tempat dan bangunan dengan perjanjian setelah pembangunan selesai akan dibayar sesuai nilai kontrak, akan tetapi setelah bangunan jadi sudah lebih dari 6 bulan kami tidak dibayar,” kata Sukarno, yang juga pemilik SPPG Putra Jawa Bangun Negara (PUJANGGA) melalui sambungan telepon pada Senin, 2 Februari 2026.
Menurutnya, dalam perjalanan program terjadi perubahan pola kerja sama. Pengelola yang semula berbentuk koperasi beralih menjadi yayasan berbeda, baik di Jawa Tengah maupun luar Jawa.
Pembangunan dapur kemudian kontraktor lokal kerjakan dengan nilai kontrak sekitar Rp1,5 miliar, yang setelah terpotong pajak menjadi Rp1,3 miliar. Ia menilai, seharusnya gedung tersebut sudah dapat beroperasi pada tahun ini.
“Soal pembayaran, dalam kontrak tertulis di bayar penuh setelah pekerjaan selesai dan di setujui. Pekerjaan sudah selesai sesuai jadwal, verifikasi juga terlaksana, tapi sampai sekarang pembayaran belum kami terima,” ujarnya.
Dampaknya, sejumlah pemasok peralatan dan material ikut terdampak karena belum menerima pembayaran. Kondisi tersebut memicu saling tertahannya proses administrasi, termasuk pencairan pembiayaan melalui perbankan.
“Pinjaman kredit buat pembangunan kami telat bayar, sehingga akses perbankan kami kurang baik, bahkan buruk,” keluhnya.
Pembangunan dapur MBG tersebut terikat dalam Surat Pemberian Kerja (SPK) Nomor 076/KPDSI-PPI.KSO.PKM/04/2025 tertanggal 21 April 2025 dengan masa pekerjaan hingga 21 Juli 2025.
BACA JUGA: Sumber Air Belum Layak, Sejumlah Dapur MBG di Semarang Terkendala Raih Sertifikat SLHS
Sukarno juga mengungkapkan adanya sejumlah titik lokasi dapur yang sebelumnya di minta untuk di ajukan. Namun hingga kini tidak terealisasi pembangunannya.
Kondisi ini, menurutnya, menimbulkan persoalan dengan pemilik pondok pesantren yang telah menyiapkan lokasi.
“Banyak titik dapur yang sudah kami kirimkan lokasinya, tetapi tidak di bangun. Akibatnya kami justru di salahkan oleh pihak pondok pesantren,” ujarnya.
Baik Riyanta maupun Sukarno berharap pemerintah pusat segera turun tangan untuk memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai kesepakatan awal, serta tidak merugikan para mitra pelaksana di daerah. (*)
Editor: Farah Nazila
