JAKARTA, beritajateng.tv – Pada Senin, 27 November 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengadakan Focus Group Discussion (FGD). Gelaran tersebut bertujuan untuk membahas Rancangan Surat Edaran Menteri Kominfo tentang Etika Artifical Inteligence (AI).
Adapun gelaran FGD tersebut merupakan langkah untuk menghadirkan tata kelola AI nasional secara lebih menyeluruh.
FGD ini terbagi menjadi dua sesi, yakni membahas kebutuhan tata kelola AI di tingkat nasional dengan pertimbang risiko pemanfaatan AI dari sektor privat dan publik.
Dalam diskusi FGD hari ini, 43 pemangku kepentingan terlibat secara produktif.
Melalui rilis yang dikirim ke beritajateng.tv, Nezar Patria selaku Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan, dengan gelaran FGD diharapkan pihaknya akan mendapat masukan dari pelaku ekosistem AI untuk memperkaya SE yang rencananya akan rilis Desember nanti.
Ia juga mengatakan bahwa sebagai negara dengan pemanfaatan AI yang semakin intensif. Sekitar 22,1% pekerja di Indonesia dari berbagai sektor, seperti informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, serta pemerintahan dan pertahanan, telah merasakan dampak positifnya (Kompas, 2023).
BACA JUGA: Tampung Laporan Masyarakat Terkait Nomor Penipuan, Kemenkominfo Buka Kanal Web Aduannomor.id
Dalam konteks global, nilai pasar AI mencapai 142,3 Miliar US Dolar pada tahun 2023, dengan kontribusi bagi PDB ASEAN di tahun 2030 diprediksi mencapai 1 Triliun US Dolar, di mana Indonesia berkontribusi sebesar 366 Miliar US Dolar (Kearney & CSET, 2023).
Kendati demikian, untuk mencapai kesuksesan pemanfaatan AI tidaklah mudah. Sebab terdapat tantangan berupa bias algoritma yang dapat memicu ancaman dan diskriminatif terhadap beragam pekerjaan akibat atomasi AI.
Kominfo: Tata kelola AI
Maka dari itu, usaha untuk memanfaatkan teknologi dan kelola AI menjadi penting. Dalam tingkat global, berbagai negara telah menganggap pentingnya tata kelola dalam meminimalisir resiko dan memaksimalkan potensi AI.
Wamen Kominfo Nezar Patria menekankan perlunya perhatian pada perspektif dan kepentingan global south sebagai mitra kerja yang setara, bukan hanya sebagai pasar potensial.
“Saya mewakili Indonesia dalam UK AI Safety Summit dengan harapan agar tata kelola AI di level global dapat lebih inklusif. Terutama dengan memberikan perhatian pada perspektif dan kepentingan global south sebagai mitra kerja yang setara, bukan hanya sekadar pasar,” ujarnya
UNESCO menerbitkan Recommendation on The Ethics of AI (2021). Sementara G7 menyatakan dukungannya terhadap Hiroshima AI Process Comprehensive Policy Framework (2023) untuk menyusun panduan AI dan kode etik bagi pengembang AI.
“Kami harap FGD hari ini dapat memantik diskusi tata kelola AI di berbagai elemen masyarakat. Masukan yang kami terima akan menjadi pertimbangan kami dalam menyusun kebijakan,” ungkap perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
BACA JUGA: Marak Kasus Peretasan Ponsel via File APK, Ini Tips dari Polda Jateng Bila HP Anda Kena Retas
Dalam waktu dekat, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga berencana untuk mengadakan seminar terbuka. Hal itu guna membahas lebih lanjut AI dan Surat Edaran tersebut.(*)
Editor: Farah Nazila
