Cahyo menilai, pelaksanaan MBG berbasis Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) terbukti belum optimal. Selain karena anggaran yang tinggi, kata Cahyo, rantai distribusi makanan yang panjang juga menambah biaya dan berpotensi menyebabkan siswa keracunan.
“Kalau menurut saya, optimal itu dari segi apa? Kendala kita kan karena penganggaran. Cost besar, rantai distribusi panjang, akhirnya tidak efektif,” kata Cahyo.
Ia mengungkap, alternatif yang lebih realistis yaitu melibatkan kantin sekolah hingga kerja sama dengan kampus yang memiliki program studi (prodi) kesehatan atau gizi.
“Di medsos juga banyak yang bilang, kenapa tidak kerja sama dengan kantin atau warung yang bisa dijamin sterilisasinya? Bisa juga libatkan kampus, misalnya dari MIPA atau kesehatan; mereka bisa melakukan kontrol kualitas makanan. Itu akan jauh lebih murah dari segi cost,” jelasnya.
BACA JUGA: Wakil Kepala BGN Menangis Marak Keracunan MBG, Hersubeno: Kepalanya Malah Remehkan Kasus
Keterlibatan kampus, lanjutnya, tidak hanya membantu pengawasan, namun juga membuka ruang kolaborasi lintas sektor. Terlebih, Cahyo menyebut banyak kampus di Kota Semarang dan Jawa Tengah yang memiliki prodi kesehatan dan gizi.
“Kalau di Semarang misalnya, ada Undip, Unissula, Unnes, semua punya FKM (Fakultas Kesehatan Masyarakat), itu bisa ajak kolaborasi. Kampus punya anggaran untuk kegiatan pengabdian, jadi bisa sharing pembiayaan. Secara kualitas makanan lebih terjamin, dan juga bisa menekan serapan APBN,” tegasnya.
Tak hanya itu, Cahyo juga menyoroti pentingnya melibatkan ahli gizi ketimbang sekadar mengandalkan jejaring non-profesional.
“Purnawirawan atau jejaring militer penting untuk distribusi, tapi soal kualitas makanan ya mau tidak mau harus ada ahli gizi. Itu yang harus jadi prioritas,” tegas dia.
Pengelolaan MBG oleh daerah akan maksimal ketimbang instruksi dari pusat
Kendati mengkritik, Cahyo tak sepenuhnya menolak program MBG. Ia menegaskan harus ada evaluasi agar program tetap bisa berjalan, namun harus lebih fleksibel.
