“Kalau menurut saya, syarat utama adalah bagaimana pemerintah memaksimalkan sumber daya lokal. Jangan membuka open rekrutmen yang tidak sinkron, apalagi yang hanya berdasarkan siapa yang punya dana,” ucapnya.
Cahyo menilai sekolah kejuruan yang memiliki jurusa tata boga dan kampus dengan prodi kesehatan atau gizi bisa menjadi basis utama penyelenggara MBG.
BACA JUGA: Cegah Kasus Keracunan MBG, PPJI Jateng Siap Dampingi Dapur SPPG di Tiap Kabupaten/Kota
“[Dari] SMK bisa libatkan jurusan tata boga, kampus kesehatan juga bisa; mereka pasti serius menjaga kualitas. Kalau di daerah yang tidak ada kampus, bisa kerja sama dengan katering atau pihak lokal yang terpercaya; itu lebih realistis,” jelasnya.
Ia mengungkap, pendekatan berbasis lokal akan menjaga kualitas sekaligus menekan biaya alih-alih menyerahkan seluruh pelaksanaannya ke pemerintah pusat.
“Kalau semua instruksi dari pusat, pembiayaan pasti berat. Tapi kalau mengoptimalkan sumber daya lokal, dari kampus sampai sekolah, bahkan SMK, itu bisa lebih efisien. Jadi kualitas jalan, biaya juga lebih ringan,” pungkas Cahyo. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
