SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, buka suara perihal kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan yang jatuh pada hari Jumat. Adapun kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 April 2026.
Aria menilai kebijakan tersebut dapat berlaku selama tidak mengganggu pelayanan publik. Hal itu ia ungkap usai menghadiri Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Rabu, 1 April 2026.
“Selama tidak mengganggu pelayanan publik, saya kira tidak ada masalah. Ya, kriteria-kriteria mana yang bisa work from home saya kira bisa terapkan keputusan dari kementerian,” ujar Aria.
Aria menegaskan, tidak semua ASN dapat menjalankan WFH, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
BACA JUGA: Mendagri: WFH untuk Hemat Energi Pengumuman Besok, ASN Berpotensi Kerja dari Rumah Seminggu Sekali
“Banyak ASN-ASN yang memang kerjanya langsung berhadapan dengan pelayanan masyarakat yang tidak bisa tergantikan atau digantikan kerja dari rumah atau lewat kerja digital,” sambung dia.
Menurutnya, kepala daerah hingga sekretaris daerah telah memahami sektor mana yang tetap harus bekerja secara langsung di kantor.
“Sektor-sektor yang tidak bisa tergantikan lewat work from home, saya kira tetap jalankan secara fisik dan hadir,” katanya.
Aria Optimistis ASN WFH Bisa Tekan Konsumsi BBM
Lebih lanjut, Aria menyebut kebijakan WFH merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam merespons kondisi global, terutama terkait kenaikan harga minyak dan nilai tukar dolar.
Ia menilai kebijakan tersebut dapat membantu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
“Kita berharap dengan work from home ini kebutuhan BBM yang kalau hari biasa liar tak terkendali, bisa lebih terkendali,” ujarnya.
BACA JUGA: Tolak Rencana WFH-WFA, Apindo Jateng Khawatir Produksi Industri Terganggu
Menurutnya, pengurangan mobilitas ASN dapat berdampak pada efisiensi anggaran negara, terutama dalam belanja subsidi BBM dan impor minyak.
“Belanja crude oil maupun belanja BBM ini cukup menyita APBN kita yang cukup tinggi,” terangnya.
Pengawasan jadi Kunci, Aria minta jangan sampai ASN manfaatkan WFH untuk keluyuran
Menanggapi kekhawatiran ASN tidak bekerja optimal saat WFH, Aria menekankan pentingnya sistem pengawasan dan evaluasi. Ia menegaskan ASN tetap harus bekerja dari rumah, bukan dari tempat lain.
“Work from home-nya itu sistem pengawasan dan evaluasinya itu penting. Efektivitasnya itu penting. Enggak bisa jalan-jalan, harus dari home. Tidak bisa dari tempat lain atau pindah tempat,” tegas Aria.
Menurutnya, sistem penilaian harus mencakup kinerja sekaligus kehadiran. “Kinerjanya kan, absensi atau pengawasannya. Ini yang saya kira dua-duanya perlu kita awasi,” jelasnya.
BACA JUGA: ASN Pemprov Jateng Belum WFH, Ahmad Luthfi: Apel Tadi yang Datang Lengkap, Soal Energi Sudah Hemat
Aria menambahkan, kebijakan WFH bukan hal baru dan telah dibahas bersama Kementerian PAN-RB. Namun, implementasinya harus sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Ia menegaskan penerapan WFH harus secara selektif agar tidak merugikan masyarakat.
“Yang tidak bisa tergantikan pelayanan itu lewat digitalisasi ya harus selektif. Jangan sampai rakyat ditinggalkan gara-gara WFH ini,” pungkas Aria. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
