SEMARANG, beritajateng.tv – Pemprov Jateng sedang menyoroti krisis air bersih yang menimpa berbagai wilayah saat ini. Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana mengapresiasi usul prakarsa Komisi D DPRD Jateng terkait Raperda Sistem Air Minum Regional sebagai salah satu strategi menghadapi kekeringan.
“Masalah krisis air bersih memang dibahas juga, usulan anggota dewan itu sangat baik. Apalagi kita memasuki masa kekeringan karena perubahan iklim dan lainnya,” ungkap Nana Sudjana usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung Berlian, Kantor DPRD Jateng, Senin 18 September 2023.
BACA JUGA: Perpanjang Antisipasi Kekeringan dan Dampak El-Nino, BPBD Jateng: Krisis Air Paling Parah di Blora
Ia mengaku telah melakukan pemetaan daerah terdampak kekeringaan. Adapun Kabupaten Demak menjadi fokus yang tengah pihaknya soroti saat ini.
“Pertama Kabupaten Demak itu ada Kecamatan Bonang. Ada 9 desa yang kami berikan bantuan beras dan bantuan air,” ujarnya.
Secara terpisah, Kepala BPBD Jateng Bergas Catur Sasi Penanggungan mengungkapkan, sebanyak 32 kabupaten/kota mengalami kekeringan di Jateng. Sehingga puluhan wilayah itu membutuhkan distribusi air bersih.
“Dari 35 kabupaten/kota yang terdampak, yang perlu air bersih ada 32 kabupaten/kota di 850 desa. Kemudian yang paling tinggi desanya ada di Blora, Grobogan, Demak, Pati, Purbalingga,” ujar Bergas, Minggu 17 September 2023.
Bergas menambahkan, penyaluran air bersih telah siap sejak bulan Mei lalu. Lebih lanjut, menurut Bergas, distribusi akan terus berjalan ke wilayah terdampak.
BACA JUGA: Kekeringan Meluas Imbas Kemarau Panjang, BPBD Blora: Anggaran Menipis, Tak Cukup Sampai September
Upaya penyaluran air akan terus pihaknya siagakan hingga memasuki awal musim penghujan. Menurut Bergas, berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), diperkirakan bulan November mendatang sudah memasuki awal musim penghujan.
“Namun ini masih jalan September dan nanti masuk Oktober. Semoga nanti bulan November sudah masuk awal musim penghujan,” imbuhnya.
Krisis air bersih, CSR diharapkan sediakan tandon
Untuk mengantisipasi hingga bulan November, ucap Bergas, BPBD Jateng telah mencadangkan sebanyak 80 unit tangki air untuk penyaluran air.
“Kami cadangkan pada wilayah yang rawan. Artinya dari sisi anggaran tidak banyak dan CSR juga tidak banyak,” tandasnya.
Terkait soal kendala penyaluran, Bergas mengaku tidak ada kendala berarti saat proses pengiriman air. Namun ia tetap mewanti-wanti masyarakat agar saat mendapat pasokan air dari pemerintah maupun CSR dapat menyediakan tempat tandon air terpadu.
BACA JUGA: Tak Hanya Kekeringan, Dinas Ketahanan Pangan Ungkap Pemicu Lonjakan Harga Beras di Jateng
Ia menjelaskan, jika tandon air terpadu berkapasitas besar telah tersedia, pengiriman air akan lebih cepat.
Namun apabila masyarakat hanya menggunakan ember untuk penampungan air, maka penyaluran air akan memakan waktu lama dan pengiriman air ke wilayah lain bisa tersendat.
“Kami minta masyarakat tetap menghemat penggunaan air bersih. Selain itu, apabila ada CSR dari pihak-pihak lain, kami harap bisa berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota setempat,” tandasnya. (*)
Editor: Ricky Fitriyanto
