SEMARANG, beritajateng.tv – Mobil Lexus hitam dengan pelat RI-36 milik pejabat ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.
Mobil yang diakui milik Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, itu viral karena sikap petugas pengawal dan pengamanan (patwal) iringan yang dinilai arogan.
Insiden yang melibatkan mobil dinas itu tak ayal mengundang perhatian publik dan memantik diskusi soal aturan pengawalan pejabat.
Pengamat politik Universitas Diponegoro, Puji Astuti, turut merespons hal tersebut. Menurut Puji, arogansi patwal itu tak lepas dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang suka memperlakukan pejabat secara berlebihan.
Hal itu Puji ungkap saat beritajateng.tv jumpai di Frontone HK Resort, Kota Semarang, Rabu, 15 Januari 2025.
“Kenapa di Indonesia pejabat suka lupa diri? Karena salahnya masyarakat juga yang memperlakukan pejabat secara berlebihan. Kamu jadi pejabat karena rakyat loh, yang bayar rakyat loh ya,” tegas Puji.
BACA JUGA: Mental Dokter Spesialis Undip Rusak, Kuasa Hukum dr Aulia Minta Pemeriksaan Dekan FK
Puji meminta, masyarakat tak perlu memperlakukan pejabat dengan begitu istimewa. Sebab, Puji meyakini arogansi itu timbul dari bagaimana masyarakat memperlakukan pejabat itu sendiri.
“Jangan menempatkan dia terlalu tinggi, kadang-kadang kan seperti itu. Kita merakyat seperti merendahkan kepada pejabat, itu yang salah. Pejabat itu punya privilege yang sangat besar loh di Indonesia,” sambung Puji.
Ada alasan historis pejabat Indonesia gila hormat, tak lepas dari perlakuan Belanda
Puji menyebut, budaya ‘gila hormat’ pejabat tak terlepas dari faktor sejarah.
“Jangan salahkan China itu menjadi pengusaha, penguasa ekonomi, karena dulu kita sengaja dibuat oleh Belanda supaya jadi apa? Jadi kacungnya Belanda, senang pakai seragam,“ ucap dia.
“Salahkan kita sendiri juga, makanya kita sekarang senang berdasi, punya jabatan, senang jadi orang yang punya kehormatan,“ sambung Puji.
Ia menyebut, seorang pejabat harus punya empati dan peduli kepada warga.
Pihaknya mencontohkan Hamengkubuwana IX yang melepas seragamnya saat turun ke masyarakat.
“Hamengkubuwana IX mengajarkan kalau jadi pemimpin harus sering terjun ke masyarakat, without uniform, tanpa seragam. Sehingga kalau [Hamengkubuwana IX] ke Pasar Beringharjo, masyarakat ceritakan keluhannya, dia dapat aspirasi utuh tanpa dimanipulasi,” ujarnya.
Jika turun menggunakan seragam, Puji menebak apa yang warga keluhkan akan berbeda.
“Kalau yang terjun raja pakai seragam, mereka pasti ngomongnya hati hati,” sambung dia.
Puji minta masyarakat lapor ke dewan etik
Agar kejadian itu tak terulang, Puji meminta masyarakat untuk bersikap biasa saja dalam memperlakukan pejabat. Begitu pula pejabat, kata Puji, jangan sampai menyalahgunakan wewenangnya.
“Ini cerita saya, ada Anggota Dewan pergi beli mebel ke Jepara, patwalnya ganggu, itu padahal urusan pribadi, harus di bedakan. Jangan sampai ganggu masyarakat,” tegas dia.
BACA JUGA: Polda Jateng Tak Menahan 3 Tersangka Kasus Bullying PPDS Undip Usai Pemeriksaan: Nihil
Menurutnya, pejabat yang menyalahgunakan patwal bisa di laporkan ke dewan etik.
“Bisa saja di laporkan, itu kan seperti ASN juga, sudah ada aturannya. Gak boleh merugikan masyarakat, gak boleh datang ke tempat yang menurunkan marwah pejabat. Ada etika pejabat, Komite Etik Dewam kan ada, laporkan saja. Harusnya itu bekerja, jangan hanya lapor tanpa follow up,” pungkas Puji. (*)
Editor: Farah Nazila
