SEMARANG, beritajateng.tv – Anggota DPD RI Jawa Tengah, Abdul Kholik, mengkritik status lumbung pangan yang disematkan kepada Jawa Tengah. Pasalnya, Abdul Kholik menyebut tren ketahanan pangan di Jawa Tengah mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Kondisi itu menurutnya berbanding terbalik dengan status Jawa Tengah sebagai lumbung pangan. Hal itu Abdul Kholik sampaikan usai Focus Group Discussion (FGD) di Kantor DPD RI Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu, 13 November 2024.
“Ketahanan pangan Jateng terus menurun, baik dari sisi produksi maupun segi luas lahan pertanian. Ini cukup serius, misalnya lima tahun terakhir luas lahan berkurang sampai 62 ribu hektare. Itu artinya equivalen dengan produksi gabah, kalau 5 tahun hampir 1 juta gabah,” ucap Abdul Kholik.
Menurutnya, tren penurunan ketahanan pangan itu justru menunjukkan rapuhnya status lumbung pangan di Jawa Tengah.
“Ini menunjukkan bahwa status lumbung pangan Jawa Tengah sebenernya sangat rapuh, ini perlu menjadi kesadaran semua pihak termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” ujar dia.
BACA JUGA: Kolaborasi Pemkot Semarang dan BRIN, Penguatan Ketahanan Pangan Melalui Pertanian Modern
Oleh karena itu, Abdul Kholik meminta pemerintah pusat mesti melakukan tinjauan ulang terhadap kebijakan yang menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan.
“Tetapi kalau mau konsisten, kami di beri dukungan, Jateng di dukung secara full oleh pemerintah pusat agar bisa menjadi lumbung pangan. Kalau gak didukung, lebih bagus jangan kami dijadikan lumbung pangan. Karena itu kami minta pada pemerintah pusat serius, kalau mau menjadikan lumbung pangan tanggung jawab kepada Jateng,” tegas dia.
Bahkan, Abdul Kholik melayangkan kritiknya kepada pemerintah pusat yang menjadikan lumbung pangan hanya sebatas label untuk Jawa Tengah.
“Selama ini pemerintah pusat hanya memberi label, tapi gak bertanggung jawab kepada Jateng sebagai lumbung pangan,” tutur Kholik.
Minta proyek strategis nasional di Jateng tak raup lahan subur pertanian
Lebih lanjut, Kholik memberikan usulan jika Jawa Tengah tetap menjadi lumbung pangan. Salah satunya adalah skema pendanaan dan alokasi khusus untuk mendukung sektor pertanian di Jawa Tengah.
“Petani harus di perhatikan kesejahteraannya, di perkuat pemihakan dan perlindungan petaninya. Apakah pupuk, benih, semua dijamin. Kami minta jaminan bahwa Jateng kalau menjadi andalan lumbung pangan nasional, seluruh kebutuhan infrastruktur pertaniannya di penuhi,” papar dia.
BACA JUGA: Nana Sudjana Raih Penghargaan Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
Ia pun meminta jika pemerintah pusat membangun proyek strategis nasional (PSN) di Jawa Tengah, maka proyek itu harus menghindari lahan subur pertanian dengan berbagai cara. Salah satunya adalah PSN kereta cepat Jakarta-Surabaya yang tentu akan melintasi Jawa Tengah.
“Kalau gak bisa menghindari [lahan subur], teknologinya harus di maksimalkan, jangan gunakan land-nya. Data mengatakan jalan tol menghabiskan 500 hektare lahan sawah subur. Ini kan kembali, pemerintah ingin Jateng lumbung pangan tapi kebijakannya gak sinkron dengan semangat untuk itu,” pungkas dia. (*)
Editor: Farah Nazila
