SEMARANG, beritajateng.tv – Meskipun jadi perdebatan, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sarif Abdillah, menyatakan setuju terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari DPRD.
Sarif menilai, pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD itu mampu memperkuat demokrasi. Terlebih, dalam hematnya, Pilkada secara tidak langsung itu tak akan banyak menelan biaya.
“Ya setuju, Pilkada melalui DPR adalah ikhtiar untuk memperkuat demokrasi yang berbiaya rendah dan berorientasi pada kinerja pemerintah daerah. Jadi demokrasi bukan hanya soal memilih, namun soal hasil dan dampaknya,” ujar Sarif saat beritajateng.tv konfirmasi via WhatsApp, Minggu, 4 Januari 2025.
Sarif menegaskan, DPRD merupakan lembaga representatif yang lahir dari pemilu langsung dan mendapat mandat dari rakyat. Oleh karena itu, menurutnya, wacana Pilkada melalui DPRD memiliki dasar legitimasi yang kuat.
“DPRD itu lembaga representatif hasil pemilu langsung dari rakyat. Oleh karenanya, ini juga menjadi dasar kami, termasuk pimpinan, yang selama ini sudah sering mendiskusikan wacana tersebut,” katanya.
BACA JUGA: Punya Energi Baru, DPC PDIP Kabupaten Semarang Bidik Tambah Kursi Parlemen-Ulangi Sukses Pilkada
Ia menilai sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD dipilih bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan publik.
“Karena pemilihan sistem ini untuk kemaslahatan publik. Harapannya biaya tidak terlalu besar, konteksnya efisiensi anggaran, tidak membebani APBD, dan tidak sering menunda program-program rakyat seperti yang kerap terjadi pada Pilkada langsung,” jelas Sarif.
Menurut Sarif, efisiensi anggaran menjadi poin penting dalam wacana tersebut. Ia menilai, anggaran Pilkada yang besar seharusnya dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat.
“Harapannya Pilkada melalui DPRD ini lebih hemat anggaran, sehingga bisa dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa, dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Ia menekankan, setiap rupiah APBD semestinya kembali kepada rakyat, bukan tersedot untuk ongkos politik semata. “Sehingga setiap rupiah APBD itu benar-benar kembali ke rakyat, bukan hanya habis untuk biaya politik,” tegas Sarif.
Sarif Anggap Wajar Pro Kontra Pilkada Tak Langsung Melalui DPRD
Menanggapi kontroversi di tengah masyarakat terkait wacana tersebut, Sarif menilai perdebatan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.
“Ini wajar ya, karena masih wacana. Ini bagian dari perdebatan dan dinamika demokrasi kita. Apalagi kita sudah lama menjalankan Pilkada langsung,” katanya.
Ia menyebut, adanya pro dan kontra menunjukkan proses evaluasi terhadap sistem demokrasi yang selama ini berjalan.
“Kalau ada yang belum sepakat, itu wajar. Karena memang ini butuh telaah yang lebih dalam, sesuai dengan situasi sosial saat ini. Ini bagian dari evaluasi kita terhadap sistem pemilihan langsung yang sudah berjalan,” ujarnya.
BACA JUGA: Songsong Pemilu dan Pilkada Mendatang, Bawaslu Blora Perkuat Sinergi dengan Mitra Kerja Strategis
Sarif pun mengimbau masyarakat agar tidak menyikapi wacana tersebut secara berlebihan, mengingat belum ada keputusan final.
“Ini masih wacana. Harapannya masyarakat tidak perlu panik. Kita ingin ini menjadi bagian dari pembelajaran demokrasi dan kesadaran bersama,” kata Sarif.
Ia menegaskan, harus meletakkan wacana tersebut dalam perspektif kemaslahatan dan kebangsaan.
“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat itu harus bertumpu pada kemaslahatan. Harapannya, kalau format ini berjalan, hasilnya lebih maslahat untuk masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
