SEMARANG, beritajateng.tv – Jangan sampai salah sasaran, Ombudsman Jawa Tengah meminta efisiensi anggaran menyasar bidang atau pos yang tepat.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, menyebut, efisiensi anggaran seharusnya tidak menyentuh hal-hal esensial, utamanya pelayanan publik.
“Jangan sampai efisiensi itu sebaliknya. Justru pos pelayanan publik yang harus di kasih anggaran, dengan melakukan efisiensi di bidang itu malah terdampak [pada masyarakat],” ungkap Farida saat beritajateng.tv jumpai di kantornya.
Farida menilai, efisiensi anggaran seharusnya untuk sesuatu yang sifatnya kurang penting. Seperti perjalanan dinas, jamuan tamu, dan hal lain yang sifatnnya seremonial.
“Itu kan gak berdampak langsung pada pelayanan publik, dalam hal ini, kita mendorong itu. Misalnya kemarin kita berdiskusi masalah tata kelola sampah di Kudus, itu pasti butuh satu alokasi anggaran untuk menyelesaikan masalah tersebut, itu harus di prioritaskan karena menyangkut kepentingan publik,” tegas Farida.
BACA JUGA: Curhat Hotel di Semarang, Efisiensi Pemerintah Hilangkan 70 Persen Pendapatan
Pihaknya menjelaskan, Ombudsman mengapresiasi efisiensi anggaran jika memang itu tepat sasaran.
“Kita apresiasi kalau itu memang dalam hal meminimalisir kegiatan yang tidak secara langsung berdampak pada pelayanna publik dan menyebabkan pelyanan publik berkurang,” ungkap Farida.
Singgung besarnya anggaran perjalanan dinas di tingkat kabupaten/kota
Lebih lanjut, efisiensi anggaran yang dialokasikan untuk menyokong program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebaiknya diambil dengan memangkas perjalanan dinas.
Terlebih, kata Farida, jumlah anggaran yang di alokasikan untuk perjalanan dinas di Jawa Tengah sangat besar dan tak masuk akal baginya.
“Itu kan bisa di potong dari perjalanan dinas. Banyak perjalanan dinas di Pemda itu, berapa perjalanna dinas di masing-masing daerah termasuk DPRD? Itu jumlahnya besar, kalau secara statistic di kurangi Rp10 miliar, harusnya gak berdampak [pada masyarakat] kalau yang di kurangi di situ,” tegasnya.
Ia berharap, pos anggaran yang tak penting harus di efisiensikan. Jangan sampai, kata dia, efisiensi menyasar pos-pos krusial seperti operasional kantor hingga ATK.
BACA JUGA: Kepala DPMPTSP Semarang: Meski Tak Ada Anggaran Dampak Efisiensi, Pelayanan Tetap Jalan
Farida pun menyoroti anggaran perjalanan dinas di tingkat kabupaten/kota yang menurutnya tak masuk akal.
“Harusnya pendampingan MBG itu diambil dari efisiensi anggaran seperti seremonial, jamuan, perjalanan dinas, itu hal konkret yang bisa diefisienkan. Bisa dicek di APBD itu, misalnya di sebuah kabupaten, perjalanan dinas untuk lembaga legislatif besar sekali. Logikanya DPRD kabupaten kok besar sekali, kan yang di serap wilayah aspirasinya?,” pungkas Farida. (*)
Editor: Farah Nazila
