Terkait tuduhan penerimaan Rp 1,2 miliar dari Kepala Bapenda Kota Semarang, Indriyasari alias lin, tim pengacara menyebut seluruh uang telah di kembalikan sebelum KPK memulai penyidikan.
Mereka juga menekankan iuran kebersamaan pegawai bersifat sukarela dan bukan bagian dari kas umum daerah. Ia membantah Ita pernah meminta iuran kebersamaan sebanyak Rp 300 juta kepada lin lewat tulisan di kertas. Uang itu di sebut sebagai tambahan operasional dari Bapenda.
“Saksi Indriyasari memberikan tambahan operasional wali kota pada terdakwa dan telah di kembalikan kepada saksi Indriyasari sebelum penyidikan oleh KPK RI,” tuturnya.
BACA JUGA: KPK dan DPRD Jateng Sepakat Tingkatkan Koordinasi Pencegahan Korupsi
Erna juga mengatakan, Ita tak pernah meminta pegawai Bapenda untuk membakar buku ataupun mengganti ponsel. Arahan itu di sebut justru berasal dari perkataan Indriyasari.
“Menurut keterangan saksi Syarifah di persidangan buku catatan tentang rincian iuran kebersamaan tersebut di bakar perintah saksi Indriyasari,” jelasnya.
la turut membantah tuduhan JPU bahwa acara lomba masak nasi goreng dan Semarak Simpang Lima Harmoni Keluarga & Gebyar Pemuda Kita Hebat untuk mendongkrak popularitas kliennya.
Erna menegaskan, dua kegiatan tersebut murni program untuk masyarakat, bukan kampanye terselubung. JPU di sebut melakukan framing agar kegiatan itu seolah pelaksanaannya ada demi Ita.
la juga memaparkan, lomba nasi goreng sejalan dengan program ketahanan pangan Presiden yang semakin gencar sejak Ita menjabat wali kota. Sementara kegiatan Semarak Simpang Lima tersebut bertepatan dengan ulang tahun Kepala Bapenda, Indriyasari.
“Agenda Semarak Simpang Lima Harmoni Keluarga dan Gebyar Pemuda Kita Hebat itu sendiri adalah kegiatan yang Bapenda Kota Semarang laksanakan. Kegiatan tersebut bertepatan dengan ulang tahun Kepala Bapenda, Indriyasari, dan lima OPD mengikuti acara itu,” urainya.
