SEMARANG, beritajateng.tv – Sama halnya dengan warga negara memenuhi syarat lainnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut narapidana tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Hanya saja, pencoblosannya berlangsung di TPS khusus yang berada di lapas atau rutan.
Ketua KPU Jateng, Handi Tri Ujiono, mengungkap, TPS khusus lapas atau rutan terbanyak di Jawa Tengah berlokasi di Kabupaten Cilacap.
“Hampir tiap kabupaten ada TPS khusus di lapas atau rutan, namun yang paling banyak TPS-nya itu di Cilacap, karena ada Nusa Kambangan di sana. Jumlahnya ada sembilan,” ujar Handi, Kamis 21 Desember 2023.
BACA JUGA: 43.851 ODGJ di Jateng Berhak Memilih Saat Pemilu 2024, KPU: Akan Coblos di TPS Umum
Selain lapas atau rutan, pondok pesantren juga menyediakan TPS khusus, lantaran santri kesulitan untuk kembali ke kampung halaman pada saat pencoblosan.
Meskipun dalam kasus penggunaan hak pilih narapidana boleh memakai, menurut Handi, ada beberapa hal yang membatasi mereka. Alasannya, setiap lapas atau rutan memiliki aturan tersendiri.
“Khusus lapas itu situasinya ada aturan yang mengatur terhadap kebebasan mereka,” jelasnya.
TPS khusus lapas atau rutan
Sebelumnya, Handi menyebut ia menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Cilacap yang juga membawahi pengadaan TPS Khusus di Nusa Kambangan.
Ia bercerita, sosialisasi maupun kegiatan lain seperti penayangan debat capres/cawapres tak semata-mata bisa langsung pihaknya gelar di dalam lapas atau rutan.
Adapun sosialisasi terbatas yang dapat KPU lakukan di lapas atau rutan yakni dengan menitipkan pamflet yang berisi informasi terkait parpol maupun capres-cawapres.
“Kita harus tunduk dengan aturan di dalam lapas atau rutan itu, dalam hal ini misal di Nusa Kambangan. Hanya satu lapas yang boleh untuk sosialisasi, kalau sosialisasi tatap muka itu tergantung kewenangan mereka, itu kan izinnya Direktorat Jenderal Lapas di Jakarta,” paparnya.
BACA JUGA: KPU Beri Sosialisasi Pemilu 2024 Warga Argorejo Semarang
Kendati demikian, hal itu bukan menjadi kesulitan bagi KPU. Pihaknya, dalam hal mengadakan TPS Khusus di lapas, mengaku hal itu menjadi kewajiban yang mesti KPU jalankan.
“Kami tidak menganggap itu kesulitan, itu sebagai sebuah kebijakan yang penerapannya memang untuk warga negara yang menjalani hukuman, sehingga penyampaian sosialisasinya pun dengan metode yang berbeda dengan masyarakat umum,” terangnya.
Uniknya, Handi menuturkan pencoblosan di Nusa Kambangan tak menggunakan paku seperti pencoblosan pada umumnya. Namun, paku yang dipersiapkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh lapas atau rutan.
“Misalnya di Nusa Kambangan itu hampir semua tidak menyarankan untuk menggunakan paku sesuai dengan yang diterapkan di TPS umumnya. Mereka meminta pakunya ada minimal dan maksimal ukuran,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
