SEMARANG, beritajateng.tv – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti sejumlah pelajar yang belum boleh masuk sekolah lantaran terlibat dalam kasus polisi tembak siswa SMKN 4 Semarang.
Beberapa pelajar usia 13-17 tahun mengaku tak boleh masuk sekolah, meskipun sebagian sedang bersiap menghadapi Ujian Akhir Semester (UAS).
BACA JUGA: YLBHI Tuntut Kapolri Pecat Kapolrestabes Semarang: Berupaya Tutupi Fakta Pembunuhan Gamma
Komisioner KPAI Kluster Kekerasan Fisik dan Psikis Anak, Diyah Pusputarini, menegaskan bahwa pendidikan adalah hak mendasar.
“Anak-anak sudah seminggu tidak sekolah karena harus menunggu keputusan kasus,” jelasnya dalam pernyataannya, Selasa, 3 Desember 2024.
BACA JUGA: AJI Semarang Kecam Jurnalis Intimidasi Keluarga Siswa Tertembak Polisi: Wartawan Bukan Humas Polri
Menurutnya, hak anak dalam pendidikan tak boleh terganggu meski mereka terlibat dalam proses hukum.
Ia mengacu pada Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan anak berhadapan dengan hukum tetap harus menerima hak-haknya.
BACA JUGA: CNN Bebastugaskan Wartawan, Dugaan Intimidasi Keluarga Korban Penembakan Polisi di Semarang
Hak tersebut mencakup perlakuan manusiawi, perlindungan identitas, pendidikan, serta jaminan tumbuh kembang.
KPAI mendesak Kepala Sekolah untuk memberikan solusi pendidikan, khususnya pembelajaran informal bagi siswa yang terlibat dalam kasus hukum. Permintaan serupa juga pihaknya ajukan pada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah.
BACA JUGA: Insiden Dini Hari, Keluarga Baru Tahu Gamma Tewas dari Polisi Pukul 12 Siang, Paman: Kok Selama Itu?
“Penting untuk menjaga hak belajar anak korban maupun Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH),” tegasnya. (*)
