SEMARANG, beritajateng.tv – Dua hari jelang Pemilu 2024, puluhan mahasiswa Kota Semarang menggeruduk Kantor Gubernur Jawa Tengah. Massa yang hadir tampak menggunakan jas almamater kuning dari Universitas Negeri Semarang dan hijau muda dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
Selain itu, mahasiswa yang menggunakan kemeja Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) juga ikut meramaikan aksi itu.
Pantauan beritajateng.tv, belum satu jam aksi unjuk rasa dimulai, massa sudah memaksa masuk ke Kantor Gubernur Jateng. Pertikaian verbal antara polisi dan mahasiswa pun sempat terjadi.
Aksi yang diketuai oleh mahasiswa Unnes bernama Akmal Sajid itu membawa pesan utama agar Presiden RI, Joko Widodo dapat dimakzulkan. Dengan alasan, puluhan mahasiswa itu merasa bahwa Jokowi sudah banyak melanggar etika dalam proses Pemilu 2024.
BACA JUGA: Masa Tenang, Timnas AMIN Jateng Bakal Gelar Doa Bersama di Semarang
Singgung kecurangan pasca Pemilu
Akmal mengungkap alasan mengapa melakukan aksi demonstrasi di masa tenang. Salah satunya ialah kekhawatirannya jika hari H Pemilu maupun pasca Pemilu terbumbui oleh kecurangan.
“Dua hari menjelang pesta demokrasi masih ada rakyat yang belum merasa tenang, karena tidak ada hari lain. Kemarin sudah ditawarkan setelah Pemilu, ya saya rasa ini berlandaskan UU kebebasan berpendapat, jadi tidak ada salahnya itu,” jelas Akmal, Senin 12 Februari 2024.
Sambil mendorong-dorong pintu masuk Kantor Gubernur Jateng, massa berteriak agar Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana mau menghampiri mereka. Namun, Nana Sudjana kabarnya sedang bertugas di Kabupaten Demak untuk meninjau banjir.
“Tuntutan kami yang utama permakzulan Jokowi. Kedua, hentikan represifitas aparat, tegakkan reformasi hukum serta kedaulatan rakyat wujudkan demokrasi, dan wujudkan hak asasi manusia,” tandas Akmal.
Paman Bete Datangi Mahasiswa, Enggan Berkomentar Soal Permakzulan Jokowi
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jateng, Danie Budi Tjahyono akhirnya menemui puluhan mahasiswa setelah aksi berlangsung kurang lebih 3 (tiga) jam dan terjadi pembakaran ban.
BACA JUGA: Keluarga Besar Jokowi Kini All In Dukung Prabowo-Gibran, FX Rudy: Solo Tetap Kandang Banteng!
Kepada awak media, Paman Bete, sapaan akrab Danie, menegaskan bahwa pihaknya tak memiliki wewenang dalam mengomentari tuntutan permakzulan Jokowi tersebut.
“Saya dilantik pakai SK Kemendragi, kita adalah bagian Pemerintah Daerah. Urusan permakzulan ini saya tidak berani bicara. Masalahnya di sana, tetapi kalau mendengarkan saya siap, tapi itu di luar kewenangan kami,” jelas Danie.
Ia menyebut keinginananya untuk berbicara bukan perwakilan pribadi, Komisi D, maupun PDI Perjuangan, melainkan DPRD Provinsi Jateng secara kelembagaan. Sehingga, tegas Danie, dia enggan mengomentari soal permakzulan tersebut.
“Permakzulan bukan kewenangan kita, kita anak buah Jokowi, dalam konteks dia presiden. Saya dari Fraksi PDIP tentu punya arahan lain, tapi kan saya konteksnya mewakilkan lembaga,” tandasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
