PB IDI meminta kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta seluruh aparat keamanan di daerah terutama di wilayah konflik untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pada para tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tersebut.
“Hal ini penting untuk mengatasi kendala dalam pemerataan dokter terutama dokter spesialis di daerah adalah belum ada jaminan keselamatan dan keamanan bagi para tenaga kesehatan yang bertugas, terutama di wilayah konflik,” tandasnya.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki infrastruktur termasuk akses menuju fasilitas kesehatan sehingga baik tenaga kesehatan dokter maupun masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan dengan lebih baik.
Adib menambahkan, PB IDI akan selalu menjadi mitra strategis pemerintah untuk mendorong berkembangnya layanan kesehatan di Indonesia. Namun kendala pemerataan dokter spesialis di daerah terutama wilayah terpencil akan sulit diatasi apabila hal-hal seperti jaminan keamanan dan keselamatan serta akses infrastruktur tidak diperbaiki oleh pemerintah. (*)
Editor: Ricky Fitriyanto
