Sri Mulyani (47), misalnya, bercerita anaknya hanya pamit untuk membeli tas bekas di toko thrifting. Namun saat perjalanan pulang, anaknya ikut digelandang polisi lantaran berboncengan tiga dengan teman-temannya saat melintasi Jalan Pahlawan yang sempat menjadi lokasi demonstrasi.
“Anak saya tidak ada rencana untuk ikut demonstrasi, cuma kesalahan anak saya dia boncengan bertiga,” ucap Sri sembari menunjukkan tas bekas yang anaknya beli.
Sementara itu, Polda Jawa Tengah membantah jika penangkapan ratusan pelajar dan mahasiswa itu semata karena mereka “sekadar lewat”. Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Jateng, Kombes Pol Siti Rondhijah, menduga jawaban seragam yang para pelajar dan mahasiswa lontarkan merupakan arahan provokator.
“Kalau yang menjawab begitu hanya satu atau dua orang mungkin kami bisa percaya. Tapi hampir semua jawabannya sama, berarti ada yang mengajarkan,” ujar Siti..
Senada, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, mengungkap ada 327 orang yang pihaknya amankan lantaran polisi klaim tertangkap tangan melakukan tindakan anarkis.
“Tidak mungkin mereka hanya lewat. Semua kami tangkap tangan saat melakukan pelemparan, perusakan, ada bukti dan saksi,” katanya.
Dalam situasi seperti itu, Devjyot menegaskan jurnalis tetap bisa mencari jalan lain agar publik mendapat gambaran seimbang.
“Kalau otoritas menutup pintu, jurnalis bisa beralih ke akademisi, pengacara, atau kelompok masyarakat sipil. Mereka mungkin tidak berbicara atas nama pemerintah, tapi membantu kita memahami gambaran yang lebih besar,” ungkap Devjyot.
Ombudsman Jateng Minta Polisi Transparan
Di Indonesia, Ombudsman RI menjadi salah satu lembaga pengawas eksternal. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, menilai pengawasan eksternal krusial agar kepercayaan publik tidak runtuh.
Farida menegaskan, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus dijaga tanpa intimidasi maupun kekerasan.
“Komunikasi antara aparat dan pengawas menurut kami perlu lebih optimal, terutama soal transparansi dan akuntabilitas. Ini komitmen kami untuk perbaikan ke depan,” ucap Farida.
Ombudsman juga menyoroti tuntutan rakyat pascademonstrasi bertajuk “17+8”, yang salah satu poinnya ialah memperkuat lembaga pengawas independen.
