SEMARANG, beritajateng.tv – Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip), Puji Astuti, menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) berpotensi menimbulkan konflik yang lebih besar.
Kendati demikian, Puji tak menampik penghapusan ambang batas itu juga menimbulkan dampak positif. Salah satunya adalah tak ada lagi dominasi partai politik (parpol) besar dalam perhelatan Pemilu.
Namun, kata Puji, hal itu tak sebanding dengan konflik yang mungkin timbul jika ambang batas pencalonan presiden itu tak ada lagi.
“Kalau kita berpikiran positif, berarti kita berharap ke depan semakin kompetitif. Jadi gak ada dominasi partai besar yang bisa mencalonkan capresnya. Tetapi ada hal yang mungkin gak positif, bisa saja kemudian hal negatif seperti potensi konflik jauh lebih besar,” ujar Puji.
BACA JUGA: Polda Jateng Limpahkan Berkas Keterangan 3 Tersangka Kasus PPDS Undip ke Kejati: Masuk Tahap 1
Alasannya, kata Puji, penghapusan ambang batas membuat parpol berbondong-bondong mengusung capresnya dengan berbagai cara.
“Karena semua orang itu ketika ingin mencalonkan orang-orang dari partainya sendiri yang kecil-kecil itu. Dalam tanda kutip mencoba melakukan segala cara. Itu kan bisa saja serang-menyerang secara membabi-buta,” sambungnya.
Puji berharap, pascaputusan MK ini, internal parpol membuat aturan ketat terkait penjaringan capres dan cawapres. Utamanya yang menyangkut kualifikasi capres-cawapres tersebut.
“Saya berharap yang paling penting ketika nanti partai bisa mencalonkan, internal partai harus punya aturan soal bagaimana orang yang di calonkan. Itu harus ada standar terlebih dulu, harus punya kualifikasi seperti apa, supaya orang yang di calonkan punya nilai jual,” jelasnya.
BACA JUGA: Tunggu MK Soal Pencabutan Gugatan, KPU Jateng Akan Lantik Pemenang Pilgub Paling Lambat 3 Hari Usai Putusan
Baginya, jika capres-cawapres itu punya nilai jual dan memenuhi standar kualifikasi sebagai RI 1 dan RI 2, ongkos politik yang dikeluarkan tidak akan besar.
“Biaya politik memang mahal, tapi kalau misalnya orang yang dijual adalah mereka yang punya reputasi dan kompetensi, lebih murah dan mudah bagi partai. Kan masih ada waktu 5 tahun ya, itu bagian dari konsolidasi partai untuk menjajaki,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
