SEMARANG, beritajateng.tv – Daya Anagata Nusantara atau Danantara memantik kekhawatiran publik. Terlebih, belum ada gambaran jelas bagaimana Danantara bekerja nantinya. Tak sedikit warganet yang mengaitkan Danantara dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Diketahui, 1MDB gagasan Perdana Menteri Malaysia periode 2009-2018, Najib Razak, diperkirakan merugikan Malaysia senilai lebih dari 4,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp64 triliun.
Pengamat ekonomi Universitas Diponegoro (Undip), Wahyu Widodo, pun mengungkap pihaknya belum melihat gambaran jelas soal Danantara. Tak heran, Wahyu menyebut ketidakjelasan itu memicu kekhawatiran publik.
Bahkan, Wahyu menyoroti IHSG yang anjlok pada Kamis, 27 Februari 2025 silam, tepat saat peluncuran resmi Danantara.
“Bahkan, ini sudah memicu respons negatif dari market, karena yang namanya ketidakpastian itu akan berlanjut respons negatif dari market,” ungkap Wahyu saat beritajateng.tv hubungi via WhatsApp, Minggu, 2 Maret 2025.
BACA JUGA: Tanggapi Polemik Gas Elpiji 3 Kg, Pengamat Undip Soroti Buruknya Sistem Komunikasi Pemerintah
Tata kelola Danantara berisiko
Kendati begitu, Wahyu belum dapat menerangkan risiko Danantara secara gamblang lantaran mekanisme yang belum jelas. Namun, Wahyu menyoroti lahirnya Danantara tersebab inefisiensi BUMN.
“Kenapa dibentuk Danantara, itu kita sudah tahu alasannya. Kalau saya melihat, berarti ada indikasi kalau selama ini tata kelola investasi, terutama yang dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN, itu ada inefisiensi. Artinya, tidak optimal seperti yang diharapkan untuk mendukung perekonomian,” beber Wahyu.
Pihaknya menyebut, tata kelola Danantara menjadi hal yang paling berisiko.
“Sebenarnya yang paling krusial itu ya tata kelola itu sendiri gitu akan seperti apa nantinya, yang desainnya mau seperti apa dari Danantara ini,” tegas Wahyu.
BACA JUGA: Kritik Keras Arogansi Patwal, Pengamat Undip: Pejabat Kerja untuk Rakyat, yang Bayar Rakyat
Bahkan, Wahyu menilai respons negatif masyarakat soal Danantara itu wajar-wajar saja. Sebab, kata Wahyu, pihaknya belum melihat pernyataan pemerintah perihal data maupun tata kelola masing-masing BUMN secara transparan.
Terlebih, cukup banyak gelombang negatif yang menerpa BUMN lainnya, seperti Jiwasraya hingga Pertamina.
“Saya kira sangat wajar, karena begitu banyaknya hal-hal yang negatiflah ya yang selama ini kita dengar gitu kan. Itu wajar,” sambung Wahyu.
Komunikasi publik jadi kunci utama perbaiki respons negatif masyarakat
Wahyu menyebut komunikasi menjadi kunci utama dalam merespons kekhawatiran publik. Pasalnya, efek psikologis tak bisa lepas dari kebijakan ekonomi.
“Perilaku itu kan kuncinya ada di pengendalian psikologi dari masyarakat. Berarti kan ini pengendalian psikis market, katakanlah, dalam bahasa yang lebih luas,” ujar Wahyu.
Langkah pertama yang mesti pemerintah lakukan menurut Wahyu tak lain adalah menyampaikan ke publik bagaimana kepastian dan sistem kinerja Daya Anagata Nusantara ke depannya.
“Saya kira kuncinya pada komunikasi publik gitu, karena kan isu-isu yang muncul seperti Danantara akan membebani APBN misalkan. Padahal sebenarnya tidak ambil dari situ dan isu lainnya. Hal itulah yang perlu mitigasi,” ujar Wahyu.
Tak hanya itu, Wahyu juga meminta agar pemerintah menempatkan sosok yang kredibel dalam tata kelola Danantara.
“Kalau orang-orangnya memiliki kredibilitas yang baik, ya saya kira akan semakin memberikan keyakinan kepada masyarakat. Kalau market itu ragu dengan kredibilitas person-person-nya, ini yang akan memberikan sentimen negatif lanjutan,” pungkas Wahyu. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
